RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah H Sukirman, SS mengajak masyarakat untuk mengawal program yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa ini.
Menurutnya bantuan sosial (bansos) diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu yang sebelumnya diputuskan melalui kebijakan politik. Ia menilai penting untuk mengawal bersama realisasi bansos di lapangan.
“Persoalan bansos tidak tepat sasaran salah satunya karena data dari pemerintah tidak valid,”ujarnya dalam acara sosialisasi peraturan daerah dan nonperaturan dengan tema Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sarana untuk Bansos yang diadakan di Balai Desa Gondang Logaten Selatan, Pekalongan, Sabtu (19/11/2022) siang. Acara dihadiri 100 peserta dari wilayah tersebut.
Ia menghimbau supaya Biro Pusat Statistik (BPS) memperbaharui data secara berkala sehingga bantuan sesuai peruntukannya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dirumuskan oleh pemerintah pusat untuk sumber realisasi bansos.
Sedangkan narasumber lain Ridlwan mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dirasa penting terkait akan haknya dalam program bantuan sosial. Di lapangan sering terjadi masyarakat nonmiskin mengambil hak untuk orang yang perlu mendapat bantuan sosial. Apabila masyarakat mengetahui hal tersebut sebaiknya melapor ke pihak terkait supaya bantuan sosial mengarah tepat sasaran.
Hal senada diungkapkan narasumber H. Nabhan. Ia mengharap partisipasi masyarakat supaya jujur dalam menyampaikan data orang miskin, sehingga bantuan tepat sasaran. Selama ini masih ditemukan di lapangan bantuan salah sasaran dan menimbulkan protes dari berbagai pihak. Ia berharap semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan bansos tepat sasaran demi kesejahteraan bersama. (rls/lis/web)
