(RIYAN FADLI/RADARSEMARANG.COM)
RADARSEMARANG.COM, Batang – DPRD Kabupaten Batang gelar Rapat Paripurna terkait pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batang 2022, Senin (5/9). Salah satu fraksi menginginkan adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Mengingat, APBD perubahan tersebut mengalami penurunan.
Perubahan APBD Kabupaten Batang 2022, pendapatan daerahnya mencapai Rp 1,764 triliun. Turun sebesar Rp 4,3 miliar atau 0,25 persen dibandingkan penetapan awal sebesar Rp 1,769 triliun.
“Dari pidato pengantar nota keuangan Raperda Tentang Perubahan APBD yang disampaikan Pj Bupati, dapat diketahui gambaran secara umum tentang kemampuan keuangan daerah. Sekaligus rencana perubahan keuangan tahunan pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet yang memimpin sidang tersebut.
Fraksi PKB menyoroti pengawasan yang dilakukan untuk pelaksanaan APBD 2022. Mereka menginginkan ada peran dari berbagai pihak hingga masyarakat yang ikut melakukan pengawasan. Hal itu agar penyerapan anggaran bukan hanya sekadar terserap saja. Namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif. Tentunya dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada stakeholder dan masyarakat,” kata Suudi Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Batang.
PKB memandang, prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien. Sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Batang yang lebih berkeadilan.
Selanjutnya, Bebeng Ahyani, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Batang memberikan beberapa poin untuk Perubahan APBD 2022. Diantaranya, upaya mempertahankan target pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta penyesuaian beberapa jenis dan obyek pendapatan, peningkatan pendapatan yang terukur dengan memperhitungkan potensi riil dan menetapkan target yang rasional dari masing-masing OPD.
Selanjutnya, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak atau retribusi daerah , peningkatan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah. Serta meningkatkan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap BUMD.
“Dengan struktur APBD perubahan tersebut, maka diperlukan arah, kebijakan, dan strategi yang tepat, baik itu di sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Fraksi Partai Golkar sangat mendukung upaya dari Pj Bupati dalam menentukan kebijakan dan arah perubahan apbd tahun anggaran 2022,” terangnya.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pihaknya sepakat atas strategi dan prioritas menggunakan perubahan anggaran. Secara umum Golkar memandang bahwa rancangan perubahan APBD 2022 sudah sesuai dengan kebijakan umum anggaran. “Kami Fraksi Partai Golkar mendukung penuh kebijakan pemerintah Kabupaten Batang,” tegasnya. (yan/wan/web/bas)
