RADARSEMARANG.COM, Kendal —Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kendal tahun 2021 menjadi perhatian Fraksi-fraksi di DPRD Kendal. Anggota perwakilan rakyat Kendal meminta supaya Bupati Kendal membuat perencanaan yang baik.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Kendal tahun 2021. Salah satunya disampaikan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ketua DPC PDI Perjuangan, Akhmat Suyuti mengatakan dari Anggota DPRD Kendal Fraksi PDI Perjuangan menyesalkan tingginya Silpa. Hal itu menurutnya berdampak pada kurang maksimalnya pembangunan di Kendal.
Makanya, ia mewanti-wanti kepada Bupati Kendal untuk betul-betul mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pelaksana anggaran. Mulai dari perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan.
“Sehingga pada saat pelaksanaan bisa berjalan lancar dan anggaran bisa terserap sesuai yang telah direncanakan dalam APBD. Jika tidak, maka yang terjadi Silpa setiap tahun akan selalu naik,” katanya, kemarin.
Salah satunya, yang ia soroti adalah minimnya penyerapan anggaran dalam hal kesehatan. Khususnya di Dinas Kesehatan (Dinkes). Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewondo maupun puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kendal.
“Kami melihat, penyerapan kurang maksimal. Sehingga anggaran yang tidak terpakai di Dinkes ini sangat tinggi. Ini sangat disayangkan. Sebab layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kendal,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Ketua DPC PKB Kendal, Muhammad Makmun. Ia juga meminta supaya Bupati dan Wakil Bupati Kendal mengevaluasi kinerja OPD. Sebab Silpa Kendal naik mencapai 128 persen jika dibanding Silpa di 2020.
Silpa APBD 2021 mencapai 415,8 miliar. Naik dai SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp 182 miliar. Tingginya Silpa menurut Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun menjadi bukti rendahnya penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana anggaran.
Perencanaan yang matang atas program kerja OPD memang sangat diperlukan. Mulai dari perencanaan waktu pelaksanaan, besaran anggaran dan kemampuan SDM di masing-masing OPD. Sehingga target pelaksanaan pekerjaan itu terukur dan terlaksana.
Terakhir, ia berharap Silpa 415,8 miliar untuk dimaksimalkan pada APBD Perubahan 2022 ini. “Khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Karena kondisi jalan buruk di Kendal ini masih menyisakan 13 persen atau sepanjang 90 kilometer kondisinya masih rusak,” paparnya.
Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengakui Silpa 2021 Rp 415,8 miliar. Silpa tertinggi berada dari sisa kas dan bank di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp 316 miliar. Sisanya di Bendahara Penerimaan senilai Rp 2,1 miliar , Kas BLUD di RSUD Dr H Soewondo Kendal sebesar Rp 96,2 miliar. Selain itu di Kas BLUD Puskesmas senilai Rp3,3 miliar dan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 105 juta. (bud/web/bas)
