RADARSEMARANG.COM, Semarang – Institute for Essential Service Reform (IESR) gencarkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jawa Tengah. Bekerja sama dengan Gubernur Jateng dan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk mewujudkan inisiatif Jawa Tengah Provinsi Surya.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, Pemprov Jateng merealisasikan target pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 21,32 persen di tahun 2025. Lalu IESR melakukan beberapa kajian diantaranya pemetaan potensi PLTS atap di bangunan pemerintah, PLTS terapung di 42 waduk di Jateng, dan studi pasar di 7 kabupaten/kota. Seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Surakarta, Cilacap, Klaten, Kudus, dan Tegal. Dengan pemasangan PLTS maka dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Sehingga pemanfaatan energi baru ini ramah lingkungan.
“Di Jawa Tengah memang kita fokuskan pada industri terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan ke pemerintah dan masyarakat. Tapi di Semarang sendiri beberapa bangunan pemerintah seperti Balaikota dan Bapenda juga sudah mulai menggunakan PLTS,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk diterapkan di rumah tangga perlu dukungan dari pemerintah mengenai biaya pemasangan. Walaupun PLTS tidak bisa 100 persen menggantikan tenaga listrik dari PLN dan hanya bisa menggantikan 25 persen. Setidaknya bisa mengurangi emisi karbon dan biaya tagihan listrik. Selain itu sisa daya bisa di ekspor ke PLN.
“Data terakhir untuk potensi rumah tangga mencapai 110 gigawatt. Pemanfaatannya mungkin bisa dari ASN yang dikira mampu terlebih dahulu, nanti dibantu BPD Jateng. Jadi modalnya bisa dengan sistem diskon, dicicil menggunakan gaji atau bagaimana nanti tergantung kebijakan dari pemerintah,” katanya.
Sementara itu Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR Marlistya Citraningrum mengatakan, fokus utamanya mendorong pemanfaatan energi surya di Indonesia salah satunya dengan PLTS.
“Ada peningkatan yang signifikan pada kawasan industri untuk penggunaan PLTS. Nanti potensi rumah tangga akan kita sasar, setiap rumah dengan daya 2,2 kWp membutuhkan dana sekitar Rp 35 juta. Agar tidak membebani masyarakat pemasangan akan dilakukan secara bertahap” jelasnya. (cr4/web/bas)
