RADARSEMARANG.COM, Demak – Para petani, guru Madrasah Diniyyah (Madin) dan guru ngaji di Jateng kini berpotensi menjadi orang miskin baru. Hal ini terjadi akibat dampak korona. Jika petani selalu mengalami kerugian saat panen, maka guru Madin dan guru ngaji juga tidak mendapatkan upah lantaran semua madrasah libur atau dilburkan.
Terkait hal ini, anggota DPRD Provinsi Jateng Fraksi PKB M Nur Khabsyin meminta Pemprov Jateng agar memperluas penerima bantuan pangan non tunai dari 583.416 Kepala Rumah Tangga (KRT) ditambah 115.000 untuk masyarakat yang terdampak covid-19 tersebut.
“Saya kira sasarannya diperluas saja. Sebab, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta menjadi orang miskin baru, termasuk petani, guru Madin dan guru ngajir tersebut. Mereka juga harus dapat bantuan pangan. Apalagi, seperti kita ketahui, bahwa anggaran penanganan covid di Jateng mencapai Rp 2,097 triliun,” kata anggota dewan dari Fraksi PKB dapil Demak, Kudus, dan Jepara ini.
Kemudian, kata dia, anggaran bantuan pangan non tunai untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) agar dalam bentuk yang paling bermanfaat. Yaitu berupa bahan pangan utama. Seperti, beras, telur, gula, mi instan, dan tambahan vitamin serta masker. “Untuk pos Jaring Pengaman Ekonomi (JPE), banyak yang tidak urgen dan tidak relevan dengan situasi saat ini agar direalokasikan k epos JPS dan kesehatan sehingga lebih bermanfaat,” kata dia.
Menurutnya, data penerima bantuan pangan non tunai juga harus disinkronkan untuk menghindari duplikasi. Sebab, sumber bantuan pangan berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. “Sedangkan pada pos kesehatan untuk alat rapid test dianggarkan 56 ribu alat, saya kira perlu ditambah lagi menjadi sekitar 100 ribu buah supaya lebih massif,” katanya.
Demikian pula, alat VTM untuk pengambilan swab juga butuh dianggarkan. “Kalau menunggu dari pusat jumlahnya tidak mencukupi dan sering terlambat. Karena VTM ini yang justru paling dibutuhkan untuk test PCR,” kata Khabsyin.
Selain itu, laboratorium tes PCR untuk pemeriksaan swab juga harus diperbanyak. Ini karena di Jateng baru punya dua. Yaitu, di Salatiga dan RS UNS Solo. “Jalan keluarnya adalah dibeberapa RSUD yang sudah punya alat TCM untuk TBC, maka alat tersebut dapat dipakai untuk tes PCR dengan mengganti catridge PCR. Karenanya perlu ada anggaran pembelian catridge,” ujar dia.
Menurutnya, pihaknya juga mengusulkan kepada pimpinan DPRD Jateng untuk membentuk tim pengawas penanganan covid-19 Provinsi Jateng. Ini supaya anggaran tepat sasaran dan sesuai aturan perundangan. “Hal ini sesuai tupoksi dewan yakni pengawasan,” katanya. (hib/bas)
