RADARSEMARANG.COM, Demak – DPRD mendesak para kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Demak untuk segera mencairkan Dana Desa (DD). Sebab, menurut Wakil Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata, berdasarkan data dari Dinpermades P2KB Pemkab Demak tercatat, hingga kini masih terdapat beberapa desa yang diketahui belum mencairkan DD.
Adapun, desa-desa yang belum mengajukan DD tahap pertama tahun 2020 ini, yaitu, Desa Wilalung, Tambirejo dan Desa Sari, Kecamatan Gajah. Kemudian, Desa Kembangan, Karangrejo, Margolinduk, Morodemak, Purworejo, Betahwalang dan Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang.
“Kami dari DPRD Demak meminta desa-desa yang belum mencairkan dana desa segera mengajukan pencairan DD tahap pertama tersebut. Ini sangat penting. Mengingat, sesuai dengan adanya surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tertanggal 14 April 2020,” kata Sekretaris DPC PKB Demak ini.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar tersebut mengamanatkan bahwa, DD dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, untuk Padat Karya Tunai (PKDT) Dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
“Surat itu ditujukan langsung kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan para kepala desa (kades) diseluruh Indonesia. Karena itu, desa desa di Demak ini yang belum mengajukan pencairan DD tahap pertama bisa mengajukan secepatnya. Masih ada waktu untuk pengajuan. Sebab, penanganan terkait dampak Covid-19 ini sangat mendesak. Banyak warga di Demak ini yang butuh bantuan, termasuk melalui padat karya tunai dan bantuan langsung tunai,” ujarnya.
Menurutnya, sesuai surat edaran Kemendes itupula, maka refocusing anggaran berlaku enam hari sejak diterbitkan. “Tentu, ini masih ada sisa waktu bagi desa desa untuk mengajukan pencairan dana desa tersebut. Kita juga berharap, pihak DinpermadesP2KB yang membawahi soal DD tersebut bisa secepatnya berkoordinasi dengan para kepala desa yang desanya belum mengajukan DD agar bisa segera mengajukan pencairan,” kata Zayinul Fata dari Fraksi PKB ini. (hib/bas)
