RADARSEMARANG.COM, Semarang – Perluasan dukungan akses pembiayaan kepada UMKM, menjadi salah satu konsen yang dilakukan BPR. Apalagi BPR dinilai potensial mengalirkan dana bagi UMKM untuk membangkitkan pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, peran BPR dalam pembiayaan UMKM terus ditingkatkan, demi terciptanya ekonomi kerakyatan yang semakin baik.
Potensi besar BPR dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut menjadi salah satu topik diskusi acara kunjungan Dr H Musthofa SE MM, anggota Komisi XI DPR RI ke kantor pusat BPR Arto Moro di Jalan Elang Raya No. 99, Mangunharjo, Tembalang, Kamis (24/3).
Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi urusan Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan Nasional, kunjungan tersebut menyerap aspirasi. Juga masukan dari BPR yang merupakan pelaku di bidang jasa keuangan, khususnya perbankan.
Sedangkan data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi pada PDB sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8,57 triliun. Kontribusi UMKM meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Bahkan, dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.
Pada 2022, pemerintah mengalokasikan Rp 455,62 triliun untuk anggaran program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Termasuk, di dalamnya, alokasi untuk UMKM. Rasio kredit perbankan ke sektor UMKM bahkan ditarget sebesar 30 persen pada 2024.
Karena itulah, Musthofa mengapresiasi setinggi-tingginya atas capaian BPR Arto Moro selama ini. “Saya mengawasi seluruh HIMBARA, bank umum di Indonesia, seluruh BPR di Indonesia, seluruh pasar modal di Indonesia. Prestasi dan kinerja BPR Arto Moro ini sangat luar biasa,” ucap Musthofa.
Dadang, salah satu koordinator BPR Arto Moro, mengaku senang bisa beraudiensi dengan anggota Komisi XI DPR RI. Menurutnya, sangat penting bagi regulator mendapatkan masukan dan mendengar keluhan pelaku jasa keuangan. Sehingga bisa menjadi bekal masukan atau input bagi perbaikan sistem maupun kinerja SDM yang terlibat di dalamnya. (isk/ida)
