RADARSEMARANG.COM, Kajen – Tahun 2022, pembangunan Kabupaten Pekalongan fokus pada pemantapan pemulihan, kemandirian ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang didukung penguatan daya saing. Untuk mewujudkan itu semua, pemkab menggencarkan pembangunan tiga bidang, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam berbagai kesempatan telah menggadang-gadang tiga itu sebagai program utama dalam kerjanya. Sesuai visi dan misi kepemimpinannya, yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Setara (Sejahtera, Adil, Merata) serta berbudaya gotong-royong.
“Pendidikan gratis tanpa pungutan apa pun untuk sekolah negeri, akses pelayanan kesehatan gratis cukup dengan KTP di RSUD milik pemkab, dan saya ingin semua jalan halus dari pegunungan sampai pesisir,” kata Fadia dalam berbagai kesempatan.
Plt Kepala Bappeda Litbang Anis Rosidi menyebut, tiga sektor itu memang menjadi cara untuk menguatkan daya saing. Terutama ketika Kota Santri ditempa pandemi Covid-19. “Tiga program itu akan me-recovery dampak Covid-19, sehingga kita kembali punya daya saing,” jelasnya.
Komitmen Pemkab Pekalongan untuk tetap menguatkan daya saing di tengah pandemi, lanjut Anis, terbukti pada 2020-2021. Ketika kondisi mengharuskan adanya refocusing anggaran, namun pemkab tidak mengubah arah kebijakan.
“Kami tidak mengubah keseluruhan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang. Pendeknya, kami tidak mengubah RPJMD, tapi hanya mengubah program-progran tertentu untuk penyesuaian,” ujarnya.
INFRASTRUKTUR: JALAN HALUS, REZEKI MULUS
Komitmen Pemkab Pekalongan soal infratruktur jalan tak main-main. Bupati Fadia Arafiq bertekad membuat semua jalan kabupaten layak (halus). Menurutnya, itu demi akses mobilitas yang lebih luas warga untuk peningkatan perekonomian.
“Jalannya halus, Insya Allah rezeki mulus,” ujar Fadia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-Taru) Kabupaten Pekalongan Bambang Irianto menyebut, tahun ini pemkab menganggarkan kurang lebih Rp 100 miliar untuk infrastruktur jalan. Targetnya, akhir 2022 semua jalan kabupaten mulus sampai pelosok desa.
Ia menyebut, panjang jalan Kabupaten Pekalongan ialah 697.896 kilometer. Dalam data Agustus 2021, tercatat masih ada 170.287 kilometer jalan dalam kondisi kurang baik.
“Tahun ini kami kerjakan bertahap. Sesuai perintah bupati yang ingin jalan dari wilayah atas sampai pesisir semuanya layak dan halus,” ucapnya.
KESEHATAN GRATIS DAN BANTUAN BAGI PENUNGGU PASIEN
Program ini hanya berlaku bagi warga Kabupaten Pekalongan yang bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hanya bisa diakses di semua puskesmas dan rumah sakit milik Pemkab Pekalongan (RSUD). Ruang perawatannya pun khusus untuk kelas III.
Pemkab Pekalongan menganggarkan Rp 58 miliar untuk program ini. Warga bisa mengakses bantuan ini untuk berbagai keperluan pengobatan. Mulai dari rawat jalan, rawat inap, persalinan, hingga tindakan operasi. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP. Besaran bantuan per pasien maksimal Rp 15 juta untuk satu kali pengobatan dalam satu tahun anggaran.
Tak hanya itu, Pemkab Pekalongan juga memikirkan keluarga penunggu pasien. Penunggu pasien mendapat bantuan Rp 50 ribu per hari.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pekalongan Rahmawati menjelaskan, kebijakan itu baru berlaku untuk batas waktu empat hari masa perawatan. “Ini untuk mengover biaya transportasi dan makan,” ungkapnya.
Penunggu pasien yang mendapat bantuan ini hanya satu orang dari anggota keluarga. Misalnya anak, suami, atau istri. Penerima bantuan juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Berlaku untuk satu kali perawatan dalam satu tahun anggaran,” tandasnya.
Program kesehatan gratis ini Pemkab harapkan agar akses warga lebih ringan mengakses kesehatan. Tujuannya, agar SDM Kabupaten Pekalongan sehat dan memiliki daya saing.
PENDIDIKAN GRATIS
Bupati Fadia Arafiq dalam suatu kesempatan mengatakan, program pendidikan gratis ia gagas utamanya untuk mengurangi biaya-biaya yang membebani siswa. “Seperti biaya pembelian seragam atau pungutan-pungutan lain,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Pemkab Pekalongan baru bisa merealisasikan program ini untuk sekolah-sekolah negeri. Belum menyentuh sekolah swasta. “Karena kami sesuaikan dengan keuangan daerah. Sambil berjalan nanti kami pikirkan sekolah swasta,” ungkapnya.
Program ini pemkab harapkan bisa mempermudah warga Kabupaten Pekalongan menyekolahkan anak-anak mereka. Dengan begitu dapat meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing. (nra/zal)
