RADARSEMARANG.COM, Semarang – Melambungnya harga kedelai menjadi sorotan Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah. Pemerintah dinilai tidak peka dengan kondisi ekonomi yang sulit. Terutama di tengah pandemi yang belum selesai. Apalagi, kondisi harga kedelai yang naik terjadi hampir setiap tahun.
“Pemerintah harusnya bisa turun tangan untuk menstabilkan harga agar rakyat tidak jadi korban. Karena itu merupakan kebutuhan masyarakat,” tegas Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirrichardl.
Harga kedelai di wilayah Jawa Tengah mengalami kenaikan sejak satu bulan terakhir. Dari harga normal Rp 8.000 – Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 10.000/kg dan kini menjadi Rp 11.000 hingga Rp 11.500/kg. Kondisi ini membuat pengrajin tahu dan tempe kelimpungan. “Banyak pelaku umkm juga terkena dampaknya. Jadi harus ada campur tangan pemerintah,” ujarnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Jateng ini menilai kebijakan yang selalu impor kedelai harus dihentikan. Sebab hal itu membuat harga tak bisa stabil dan ada kecenderungan ketergantungan. Padahal, melihat potensi di Jawa Tengah misalnya bisa dijadikan penghasil kedelai dengan skala besar. Banyak daerah yang bisa dijadikan sebagai sentra penghasil kedelai. “Tinggal bagaimana mensejahteraan petani. Jadi produksi kedelai besar dan bisa swasembada sendiri,” tambahnya.
Politisi PPP ini meminta agar Pemerintah segera turun tangan. Dengan memastikan stok kedelai aman dengan harga normal. Apalagi sudah menjelang ramadhan. Sebab, jika tak segera diatasi banyak pengrajin dan pelaku UMKM yang gulung tikar.
“Harus ada kebijakan yang pro rakyat kecil. Pemerintah harus segera turun tangan untuk menstabilkan harga dengan cepat. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat” tambahnya. (fth/bas)
