Serapan APBN di Jateng Meningkat 0,3 Persen

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Realisasi belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di wilayah Jateng menunjukkan peningkatan positif. Tahun 2020 capaiannya 93,4 persen, tahun 2021 ini meningkat 0,3 persen menjadi 93,7 persen.

“Ini baru dihitung per tanggal 29 Desember 2021 ini,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Midden Sihombing kepada wartawan di kantornya Kamis (30/12) kemarin.

Menurutnya, alokasi belanja dari APBN di wilayah Jateng, terdiri atas realisasi Dana Desa (DD), realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan realisasi penerimaan negara berupa pajak dan non pajak.

Indikator bagusnya terlihat dari Belanja Pegawai sebesar Rp 15,40 triliun dari pagu Rp 15,31 triliun atau sebesar 100,64 persen. Belanja Barang sebesar Rp 14,28 triliun dari pagu Rp 15, 65 triliun atau sebesar 91,26 persen. Belanja Modal sebesar Rp 10,16 triliun dari pagu Rp 10,82 triliun atau sebesar 90,83 persen. Dan Belanja Bansos sebesar Rp 82,45 miliar dari pagu Rp 82,75 miliar atau sebesar 99,64 persen.

“Realisasi belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp 57,72 triliun atau 95,92 persen dari pagu sebesar Rp 60,18 triliun,” katanya.

Midden mencontohkan, belanja modal BBWS untuk pembangunan Bengawan Solo belanja modalnya Rp  1,263 triliun, realisasinya 99,38 persen. Ini sangat tinggi capainnya. Bahkan ada 10 daerah/lembaga yang realisasinya di atas 97 persen.

Kalau dilihat dari menandatanganan secara kontraktual sebesar Rp 10 triliun, justru yang dikontrakkan ternyata mencapai Rp 14 triliun. Artinya Rp 10 triliun untuk belanja modal dan Rp 4 triliun untuk belanja barang yang dilakukan secara kontraktual.

“Selain itu, sebanyak 44 persen lembaga menandatangani belanja modal dengan pemerintah pusat yang didanai APBN pada bulan Januari. Artinya realisasi pembangunan bisa lebih cepat, lelang lebih cepat. Belanja APBN pun terserap dengan baik,” katanya.

Karena itulah, Kanwil DJPb Jateng bersama dengan KPPN di Jateng selama 2021 melakukan berbagai upaya mendorong percepatan belanja di masa pandemi Covid-19. Di antaranya, melakukan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap bulan yang hasilnya antara lain disampaikan kepada pimpinan wilayah satuan kerja (satker) sebagai bahan evaluasi. Menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan metode one on one meeting dengan para pimpinan wilayah dan satker. Melakukan peningkatan efektivitas pemantauan dan pengendalian melalui penggunaan tools berbasis IT (informasi dan teknologi).

Dan melakukan percepatan proses pencairan dana dengan meminimalkan jumlah penolakan SPM, pemantauan layanan pencairan dana pada jam istirahat tetap berjalan, meminimalkan jumlah penolakan revisi, dan meningkatkan penggunakaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). (bis/ida)