RADARSEMARANG.COM – Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Itulah pesan pertama Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno. Akan mustahil bisa dicapai, kalau masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masih ego sektoral.
Sudah semestinya kebiasaan buruk itu dibuang, supaya Kota Magelang meningkat pada kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Reformasi birokrasi pun dijamin tidak terhambat.
Udik—sapaan akrabnya—mencontohkan satu permasalahan daerah yang mendesak untuk segera diselesaikan, namun terkesan hanya OPD itu-itu saja yang terbebani. Adalah soal kemiskinan yang ditangani Dinas Sosial (Dinsos). “Kemiskinan bukan hanya tugasnya Dinsos, atau satu dinas saja, penanganan masalah ini harus dikeroyok bareng-bareng, apapun anggaran yang bisa disampaikan untuk itu, harus diserang bareng,” ungkapnya.
Selain itu, sinergi antar OPD yang dia harapkan adalah soal pemecahan masalah pengentasan pengangguran terbuka, stimulus bagi UMKM dan IKM, kesehatan, dan pariwisata. Tidak lupa dirinya mengingatkan, anggaran yang dipakai harus sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan konstruksi anggaran mengikuti arahan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian tidak menabrak aturan yang ada.
Selama satu tahun ini, ia tidak berhenti memonitori kinerja Pemkot Magelang dalam mengatasi pandemi. Dari sisi kesehatan, mendapat pujian. Atas kerja keras pemkot dibantu banyak pihak, Kota Magelang berhasil turun ke PPKM level 1. Kasus aktif melandai, dan kasus meninggal tidak ada.
Meski secara umum baik, ia tetap memiliki catatan. Udik melihat pemkot terlalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Larangan duplikasi bantuan membuat mereka tidak segera melangkah. Padahal masyarakat sudah membutuhkan. “Terkesan menunggu,” sentilnya.
Mestinya, pemkot mengacu pada data-data yang ada. Menguatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, nama-nama warga yang dimungkinkan tidak tersentuh bantuan dari pusat maupun provinsi. “Datanya harus lengkap, yang mana yang nggak boleh dibantu. Itu langsung kita dorong saja,” ungkapnya.
Hal ini terjadi di Kota Magelang, pendukung jasa transportasi nyaris luput dari perhatian. Juru parkir, penarik karcis, dan tukang becak hampir tidak mendapat bantuan. “Awalnya karena menunggu, dan ego sektoral. Akhirnya, Dinas Perhubungan kita dorong, mereka bisa berinovasi membuat kegiatan, bisa memberikan bantuan ban untuk tukang becak,” terangnya.
Inovasi kegiatan diperlukan agar cepat dalam mengatasi permasalahan yang bergejolak di masyarakat. “Kita ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa pemkot hadir untuk mereka,” tuturnya lirih.
Selain itu, Udik menegaskan bahwa penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) Kota Magelang bersifat luwes atau fleksibel. Asalkan tetap pada aturan yang berlaku. “BTT kita nggak bisa nyentuh ke sana, tapi kita mendapatkan laporan digunakan untuk apa saja.”
Catatan lain dari Udik terkait kegiatan padat karya untuk mengatasi pengangguran terbuka. Kegiatan itu penting dilakukan, namun jangan sampai “meninabobokan” masyarakat. Ia kerap menjumpai dan mendapat laporan bahwa pekerja padat karya tidak bekerja maksimal. Entah pulang lebih awal, membolos, atau beristirahat sebelum jamnya. “Sehingga nilai pekerjaan dan waktu pengejaan yang dibutuhkan jadi nggak seimbang,” ungkapnya.
Menurut Udik, padat karya harus tetap dilaksanakan namun dengan perbaikan-perbaikan dari sisi pengawasan di lapangan.
Di sisi lain, Udik juga mengimbau pemkot tidak terlena hanya sibuk mengurusi pandemi saja. Masih ada ancaman-ancaman musibah lainnya yang perlu disikapi dan dipersiapkan strategi penanganannya. Misalnya demam berdarah, dan bencana alam akibat cuaca ekstrim.
Kinerja Dewan Harus Meningkat
Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno mengajak kepada anggotanya untuk kembali mengingat bahwa menjadi wakil rakyat adalah amanah. Tidak dibutuhkan pintar, tapi harus paham aturan agar tidak mengecewakan hati rakyat.
“Anggota dewan itu nggak harus pintar, yang penting paham aturan. Kalau terbiasa tidak melanggar, saya yakin kita (akan mati) husnul khatimah,” ucapnya tersenyum.
Dirinya tidak menampik ada beberapa anggota dewan yang datang terlambat saat menghadiri rapat. Namun masih dalam batas kewajaran. Tahun depan, ia minta lebih disiplin. “Kota Magelang ini hanya sekitar 18-an kilometer persegi, nggak butuh waktu setengah jam untuk sampai ke kantor,” sentilnya.
Selanjutnya, ia mendorong setiap komisi untuk menata rencana kerja (renja) dengan matang.
Komisi B Kawal Kebutuhan Masyarakat saat Pandemi
Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang Kevin Mahesa memuji kinerja Pemkot Magelang dalam mengatasi pandemi Covid-19. Khususnya di sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial. Namun pemkot masih punya PR besar, terkait pemulihan ekonomi. Sejak pandemi dan PPKM, ia melihat banyak UMKM maupun pengusaha mandiri yang terdampak. Bahkan sampai kolaps. Mereka harus dibantu, agar segera bangkit.
“Dampaknya, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka meningkat,” kata Kevin.
Butuh sinergi banyak pihak untuk memulihkan kondisi ini. Legislatif berperan mengawal APBD tahun 2022 Kota Magelang, agar optimal dalam pelaksanaan. Khususnya untuk penangananan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial seperti yang diamanatkan Kemendagri. Melalui surat edaran pedoman penyusunan anggaran tahun 2022 yang mewajibkan pengalokasian anggaran belanja tidak terduga (BTT)untuk penanganan Covid-19.
“Anggaran yang kita siapkan di APBD kita nilai sudah cukup untuk kesiapan kita menghadapi Covid-19,” terangnya.
Anggaran APBD penetapan disepakati November lalu. Melalui pembahasan dan diskusi panjang. Semua itu dilakukan untuk memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi. Kevin menyebut, anggaran BTT untuk penanganan dan dampak Covid-19 di Kota Magelang dialokasikan Rp 16 miliar. Di luar itu, beberapa anggaran telah melekat pada kegiatan-kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lainnya.
Komisi B akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat. Baik melalui reses maupun mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil). Demi menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi rakyat. “Kita tanya mereka butuh apa ? Dan kebutuhan itu kita komunikasikan dan kita perjuangkan melalui cara kita, sesuai tugas, fungsi, wewenang, dan hak DPRD,” imbuhnya. Pihaknya juga akan mengevaluasi kinerja dari mitra Komisi B.
Kevin berpesan kepada masyarakat, agar bersemangat menyambut Tahun Baru 2022. Mengajak masyarakat untuk mengakhiri pandemi, dengan mematuhi protokol kesehatan. (put/ton)
