RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Rapat paripurna DPRD kembali digelar dengan agenda penyampaian pendapat umum (PU) fraksi, kemarin (2/11/2021). Hampir seluruh fraksi DPRD soroti pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 yang diproyeksikan mengalami penurunan.
Anggota Fraksi Golkar Agus Riyadi mempertanyakan penurunan PAD tersebut. Sebab jika dilihat dalam pos PAD sebesar Rp 229.186.767.694,00 itu justru mengalami penurunan 3,05 persen. Pasalnya, dibanding dengan anggaran tahun 2021 sebelum perubahan itu PAD Wonosobo bisa mencapai Rp 236.403.478.344.
“Hal ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap total pengeluaran yang telah digelontorkan pemerintah,” terang Agus saat dimintai keterangan usai paripurna.
Fraksi Partai Golkar menurutnya menyadari bahwa sebagian belanja daerah yang ditetapkan dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi, pihaknya masih merasa perlu menanyakan sejauh mana peran SKPD saat ini untuk mendongkrak pendapatan di Wonosobo. “Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk iklim investasi dan menghadirkan sumber-sumber keuangan alternatif dari pengelolaan sumber daya lokalnya, sehingga dapat meningkatkan PAD,” katanya.
Terlebih penurunan PAD mencapai Rp 8.740.399.130. Dikatakan jika hal ini menunjukan adanya penurunan kinerja SKPD. Utamanya dalam melaksanan program kegiatan yang dilaksanakan. Ia membandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 mencapai 3,7 – 4,5 persen di akhir 2021. Sedangkan di awal 2022 diproyeksikan sektor PAD akan mengalami kenaikan hingga 5,2 – 5,8 persen, sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi global.
“Ini bisa diartikan justru seharusnya kondisi ekonomi akan lebih baik. Hasil itu bisa dilihat dari PAD yang akan meningkat pada tahun 2022. Kami mempertanyakan hal ini,” ujarnya.
Dia mencontohkan sebagian BUMD yang dianggap boros. Seperti PDAM yang diberikan penyertaan modal Rp 14.528.000.000. Pihaknya merasa perlu mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan perusahaan daerah air minum tersebut.
Hal itu menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi dengan mengetahui laporan keuangannya. Sehingga pihaknya bisa mengawasi penyertaan modal yang seharusnya dikeluarkan pemerintah pada APBD tahun 2022. Seluruh perkembangan dan kinerja PDAM harus diketahui publik. Sebab berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas.
“Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, maupun dalam bentuk laporan keuangannya,” ungkapnya.
Anggota Fraksi Demokrat PAN Mugi Sugeng mengaku dalam masalah penganggaran Pemkab Wonosobo masih sangat tergantung dengan pusat. Jika terus dibiarkan maka tingkat ketergantungan ini sangat rentan terhadap pergerakan perekonomian nasional yang sangat dinamis.
Oleh karena itu pihaknya memberi saran untuk mengantisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam RAPBD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dituntut untuk cerdas dan inovatif. Baik dalam meningkatkan pengelolaan maupun terobosan baru pada sumber-sumber pendapatan.
“Seperti sektor pariwisata, BUMD, pos-pos pajak, optimalisasi pengelolaan perparkiran, pengelolaan aset daerah dan sumber potensial lain yang sah,” katanya. (git/adv/lis)
