RADARSEMARANG.COM, Batang – Bupati Batang Wihaji menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD. Hal itu terkait Raperda APBD tahun anggaran 2022. Penyampaian tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Batang Selasa (2/11).
Wihaji membacakan berbagai jawaban dari pandangan seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Batang. “Terkait capaian vaksinasi yang masih rendah sehingga menghambat pemulihan ekonomi, dapat kami sampaikan bahwa upaya percepatan vaksinasi telah dilakukan dengan berbagai cara,” ujarnya menjawab pandangan Fraksi PKB.
Cara yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi dilakukan dengan menentukan target sasaran sampai 100 persen. Kemudian mengubah satuan pembayaran berdasarkan kinerja capaian dosis vaksinasi dan menyediakan insentif vaksinasi. Jumlah sentra vaksinasi juga ditambah, kendala lamanya pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi pun diperbaiki. Selanjutnya, pihaknya juga telah meminta tambahan stok vaksin dan pengadaan kendaraan vaksin.
Terkait saran agar Pemda terus melakukan langkah strategis dalam penggalian potensi pendapatan baru di luar pajak dan retribusi, Wihaji menyampaikan bahwa secara bertahap pihaknya telah melakukan. Baik melalui pendapatan objek pajak baru, maupun rekonsiliasi pendapatan yang diagendakan secara rutin.
Menurutnya, upaya penggalian potensi akan terus dilakukan dan ditindaklanjuti. Hal itu untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jawaban ini juga sekaligus menanggapi saran dan masukan dari fFraksi Partai Demokrat-PAN dan Fraksi Partai Gerindra,” terangnya.
Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PPP, Wihaji menyampaikan lima poin. Di antaranya terkait penurunan pendapatan. Ia menjelaskan bahwa penurunan terjadi karena menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Adapun pendapatan dari sektor pajak restoran dan hiburan mengalami stagnasi karena situasi pandemi. Hal demikian dianggap sangat berpengaruh terhadap usaha restoran dan hiburan.
“Terkait saran agar pemerataan pembangunan harus diperhatikan, sehingga tidak tersentral, kami sampaikan bahwa salah satu kebijakan yang diambil adalah melaksanakan program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK). Itu menjamin dianggarkannya hasil Musrenbang di 15 kecamatan,” ucapnya.
Terkait pandangan dari Fraksi Partai Gerindra, tentang belanja pegawai, Wihaji mengatakan hal itu sudah dianggarkan secara penuh dalam APBD murni sesuai regulasi. Adapun untuk alokasi BTT pada 2022 sebesar Rp 12 miliar. Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5,89 miliar.
Selanjutnya, berkaitan dengan pemaparan jawaban tersebut, Wihaji menginginkan jika diperlukan pemaparan lebih rinci dan spesifik, dapat dibahas lebih lanjut. Hal itu dilakukan dengan OPD terkait, baik Badan Anggaran maupun Komisi. (yan/wan/ton)
