RADARSEMARANG.COM, Batang – Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batang menyampaikan pandangannya terkait Raperda APBD 2022. Salah satu poin pentingnya adalah, anggaran tahun depan diharapkan bisa efektif melakukan pemulihan ekonomi. Terutama di tengah pandemi yang masih berlangsung.
Fraksi PKB menginginkan kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan. Terutama untuk capaian vaksinasi yang masih rendah. Menurutnya, kondisi itu mengakibatkan pemulihan ekonomi di berbagai sektor menjadi terhambat.
“Oleh karena itu pemda harus memberikan perhatian yang serius, serta melakukan terobosan-terobosan baru untuk memecahkan pokok persoalan tersebut,” ujar Suudi, Ketua Fraksi PKB dalam rapat paripurn, Senin (1/11/2021).
Selain itu, PKB berharap pemda meningkatkan kemandirian daerah dengan memperbesar peranan PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD dianggap penting sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Batang. Sehingga pemda perlu penggalian potensi baru. Terutama di luar pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut selaras dengan pemulihan ekonomi.
Pihaknya juga menyoroti belanja daerah yang sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja operasional, yakni belanja pegawai. Menurutnya, hal tersebut belum menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca Covid-19. “Kami berharap porsi penganggaran dapat lebih fokus untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat,” harapnya.
Rapat paripurna tahapan pertama tentang Raperda APBD 2022 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf. Hadir dalam paripurna, Wakil Bupati Batang Suyono bersama jajarannya.
Sementara, Fraksi PPP mempertanyakan faktor anggaran dalam RAPBD 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 1,782 triliun. Sementara APBD 2021 sebesar Rp 1,786 triliun. Ada penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 3,981 miliar.
“Pemerataan pembangunan dari hulu hingga hilir, dari kota hingga desa merupakan harapan dan cita-cita Bersama,” ujar Khabib Ghozi, juru bicara Fraksi PPP.
Oleh karenanya Fraksi PPP mendorong upaya pemerataan pembangunan yang tidak hanya tersentral di perkotaan.
Sedangkan Fraksi Golkar tidak memberikan pandangan dalam paripurna tersebut. Fraksi Nasdem dan Hanura mempunyai catatan dalam angka-angka terkait pendapatan daerah. Terdapat ketidak konsistenan antara total jumlah dengan uraian angka-angka perolehannya.
“Misalnya pada catatan lain-lain PAD yang sah ditulis Rp 142,5 miliar. Tapi jika kita jumlah dari uraian penyusun harusnya Rp 142,4 miliar. Jadi ada selisih hitung Rp 60,5 juta,” terang Karmubit selaku ketua fraksi. (yan/wan/zal)
