RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo bersama eksekutif mengesahkan dana cadangan pemilu kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Anggaran yang disepakati bersama itu mencapai Rp 30 miliar yang diambilkan dalam dua tahun kedepan.
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW menjelaskan, dana cadangan pilkada itu memang perlu dilakukan sejak 2022 mendatang. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pilkada itu tidaklah murah.
“Kita akan kesulitan jika beban biaya pilkada hanya dilakukan dalam satu tahun anggaran saja,” terangnya usai sidang paripurna yang digelar pada Kamis (21/10) lalu.
Dirinya menyebut jika langkah ini merupakan solusi di tengah kondisi APBD Kabupaten Wonosobo yang masih minim. Sehingga cadangan dalam beberapa tahun ke depan ini tak lain untuk mengurangi risiko pembengkakan anggaran di tahun 2024 mendatang. “Oleh karena itu kita perlu mencadangkan anggaran agar saat waktu pilkada itu tiba, kita sudah tidak terlalu berat dalam melaksanakannya,” terangnya.
Terlebih ada wacananya untuk pelaksanaan pilkada serentak, baik eksekutif dan legislatif di tahun yang sama. Padahal untuk pembiayaan, diakui Eko, tidak murah.
Sekretaris Fraksi PKB Suwondho Yudhistiro dalam rapat tersebut juga memiliki pandangan yang serupa. Pihaknya menyetujui hasil pembahasan Pansus III terkait Cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp 30 miliar. Dana tersebut akan dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp 15 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp 15 miliar. “Sedangkan kekurangannya akan dianggarkan pada tahun 2024 mendatang,” ungkapnya saat memberikan padangan fraksi dalam rapat paripurna tersebut.
Fraksi PKB juga meminta kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk membuat perencanaan anggaran yang bersifat minimalis dan efisien. Sehingga biaya pilkada tidak terlalu besar karena akan sangat membebani APBD. “Terlebih dengan kondisi APBD Kabupaten Wonosobo yang relatif masih sangat kecil,” ungkapnya.
Karena itu apabila anggaran pilkada terlalu besar tentu akan berdampak pada tidak teranggarkannya program-program prioritas. Seperti pembangunan jalan, penanganan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. “Karena selain masalah pilkada ini, kita juga masih memiliki PR yang cukup besar. Membuat anggaran menjadi lebih efisien itu saya kira akan mengurangi beban APBD kita ke depan,” jelasnya. (git/ton)
