RADARSEMARANG.COM, Semarang – Sejumlah sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) ternyata memunculkan klaster baru Covid-19.
Tetapi, kalangan DPRD Jateng meminta agar munculnya klaster baru tidak mempengaruhi kebijakan secara menyeluruh untuk menghentikan PTM di Jateng.
Sebab, bagaimanapun anak-anak harus tetap mendapatkan pendidikan secara tatap muka, agar proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal.
“Jangan sampai gara-gara ada klaster di sejumlah sekolah, kemudian semua daerah kembali daring. Kebijakan yang diambil harus secara menyeluruh,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zen, Kamis (23/9/2021).
Ia menambahkan, jangan sampai anak-anak dan dunia pendidikan selalu dipersalahkan. Dengan kembali menutup sekolah dan belajar secara daring, bukan sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan pendidikan dan kesehatan anak-anak. “Karena mereka justru di luar malah tidak bisa terkontrol keluarga dan sekolah,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta, penanganan kasus Covid-19 di lingkungan pendidikan tidak sampai kembali mengganggu mental anak-anak. Dimana saat ini kondisinya mulai bersemangat kembali PTM , bertemu guru, dan teman-temannya. “Sebagaimana sektor lain juga tetap jalan jika ada yang positif. Jadi, jangan sampai digebyah uyah,” katanya.
Zen berpendapat cukup sekolah yang kedapatan, dan ditemukan kasus positif saja dilakukan isolasi. Apalagi hasil penelusurannya, kasus yang ditemukan tanpa gejala alias tidak sampai sakit parah. Presiden Joko Widodo juga sudah sampaikan agar mulai siap hidup berdampingan dengan virus.
Sekolah yang menggelar PTM juga sudah menjalankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Antara lain, mereka yang sakit dilarang berangkat. “Virus ini kan tidak kelihatan. Jadi, ya sudah, PTM tetap jalan dan prokes ditingkatkan lagi,” tambahnya
Terkait dengan tes antigen atau PCR yang akan dilakukan di sekolah, semestinya tidak hanya digencarkan di lembaga pendidikan semata. Sebab, semua sektor saat ini sudah aktif seperti mal, pasar, pabrik, maupun perkantoran.
Pihaknya meminta pemerintah semakin memaksimalkan vaksin bagi anak-anak sekolah. Mereka juga punya hak yang sama prioritas vaksin. “Jika anak-anak mendapatkan vaksin tentu akan mempermudah bagi mereka agar tetap bisa sekolah secara tatap muka, dan bisa mengantisipasi klaster baru,” katanya.
Temuan kasus Covid-19 di oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang di Semarang, harus diantisipasi dan dicegah sebaik mungkin. Salah satunya adalah rutin melakukan skrining kepada siswa ataupun guru agar tidak terjadi penyebaran atau klaster sekolah.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta Dinkes melakukan skrining secara rutin. Selain itu, Dinas Pendidikan (Disdik) juga harus melakukan evaluasi rutin terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilakukan di SD ataupun SMP.
“Evaluasi harus terus dilakukan. Skrining PCR rutin juga wajib agar tidak terjadi kasus serupa (klaster sekolah, Red) seperti di daerah lainnya. Disdik dan Dinkes harus rutin melakukan evaluasi,” tandasnya.
Diakui, ada temuan kasus di tiga SD. Namun pria yang akrab disapa Hendi ini menegaskan, jika kasus tersebut tidak bisa dibilang klaster sekolah, karena hasil tracing kontak erat tidak ditemukan lagi yang terpapar.
“Beberapa waktu lalu ada laporan tiga SD yang kedapatan siswanya satu orang dan gurunya satu orang. Ini dilakukan langkah preventif dengan memberhentikan PTM dan melakukan tracing. Alhamdulillah, bukan klaster sekolah,” ucapnya.
Menurut Hendi, penularan dimungkinkan terjadi di luar aktivitas sekolah. Saat itu, PTM pun diberhentikan sementara, dan kini sudah kembali berjalan. “Bisa jadi penularan di luar sekolah,” katanya. (fth/den/aro)
