RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo sepakati kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara (KUAPPAS) APBD 2022. Dengan agenda utama mengarah pada dua bagian. Yakni pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pascacovid-19.
Sidang DPRD dimulai pukul 11.00 siang diawali pembacaan agenda yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Eko Prasetyo HW. Ketua didampingi Wakil Ketua Amir Husein, Sumardiyo, Agus Riyadi. Serta dihadiri Bupati Afif Nurhidayat dan wakilnya Muhammad Albar dalam paripurna yang digelar, Selasa (3/8/2021).
“Agenda kita yakni mendengar pandangan akhir (PA) fraksi terhadap KUAPPAS APBD tahun 2022. Sebelum dilanjutkan dengan sambutan bupati dan penandatanganan bersama,” terang Ketua DPRD Eko Prasetyo HW saat memimpin sidang paripurna yang digelar di aula utama gedung dewan itu.
Ia menjelaskan beberapa waktu lalu pembahasan KUAPPAS tahun 2022 telah selesai dilakukan. Dengan mengupas seluruh masalah serta solusi yang akan dilakukan di tahun depan itu. Dengan mempertimbangkan aspek prioritas yang memang perlu segera diselesaikan.
“Tugas dari PA fraksi ini dilakukan untuk mempertajam kembali pembahasan yang kemarin telah dibahas. Sehingga langkah eksekutif ke depan lebih jelas mana yang harus diambil dan dikerjakan terlebih dahulu,” ungkapnya usai sidang.
Eko berharap dengan munculnya persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif ini dapat memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat. Sesuai tema yang diusung dalam KUAPPAS tahun 2022 yang bakal difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan umum Fraksi PKB yang dibacakan Suwondo Yudhistiro menjelaskan postur anggaran tahun 2022 itu akan lebih fokus dalam dua hal. Yakni pada sektor percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pascacovid-19.
Meski menyetujui KUAPPAS itu, Suwondo masih menyoroti adanya tema tersebut belum tercermin dalam postur anggaran di dalam KUA PPAS tahun anggaran 2022. Apalagi mengingat kondisi infrastruktur di Kabupaten Wonosobo terutama banyaknya jalan-jalan yang hingga saat ini tergolong rusak berat di banyak wilayah.
“Maka Fraksi PKB menyarankan agar porsi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan,” katanya ketika membacakan pandangan umum fraksi.
Sementara Covid-19 sangat berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Maka pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 dapat difokuskan pada program strategis penguatan pengurangan kemiskinan.
“Fokus pada komitmen dan konsisten untuk merumuskan rencana atau terobosan pengurangan kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya.
Pihaknya berharap ini tidak hanya dijadikan dokumen administratif rutinitas. Namun harus menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang berisikan program-program strategis, skema alokasi anggaran yang tepat sasaran dan tepat manfaat. (git/adv/lis)
