RADARSEMARANG.COM, Semarang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) kembali menggelar rapat paripurna secara virtual, Rabu (21/7/2021) kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono dan Heri Pudyatmoko ini membahas tiga agenda sekaligus. Di antaranya Tanggapan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Laporan Komisi A tentang Penetapan Rancangan Keputusan DPRD, Persetujuan Pemindahtanganan Aset kepada PT Kawasan Industri Kendal (KIK).
Rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ini, memang menyesuaikan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Yang hadir di ruang rapat paripurna DPRD Jateng hanya 10 orang, selebihnya mengikuti secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, dewan menyetujui pelepasan aset Pemprov Jateng kepada PT Kawasan Industri Kendal (KIK).
Namun sebelum pembahasan pelepasan aset, Ferry mempersilahkan Ganjar untuk menyampaikan tanggapan/jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menjelaskan banyak hal yang menjadi pertanyaan seluruh fraksi selama Tahun Anggaran 2020. Mulai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, indeks pembangunan manusia, kemitraan eksekutif dan legislatif, aspek formil, pendapatan, belanja hibah dan bantuan sosial (bansos), hingga belanja bantuan keuangan (bankeu).
Selain itu, ia juga menjelaskan berbagai urusan. Di antaranya urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum (trantibum), urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan penanaman modal, urusan kelautan & perikanan, urusan pertanian, urusan kehutanan, dan urusan keuangan.
“Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian DPRD Jateng sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan tahun anggaran mendatang. Saat sekarang ini memang tidak mudah untuk melaksanakan program, tapi dengan dukungan DPRD, kita bersama-sama dapat mewujudkan visi dan misi Jateng,” kata Ganjar.
Usai penyampaian tanggapan/jawaban tersebut, agenda selanjutnya adalah penyampaian laporan Komisi A mengenai kajian pelepasan aset tanah. Dalam laporan yang dibacakan Anggota Komisi A DPRD Jateng, Dwi Yasmanto, ada beberapa aset tanah milik Pemprov Jateng yang berada di sekitar PT Kawasan Industri Kendal (KIK) yang saat ini menjadi salah satu kawasan strategis nasional.
“Dalam hal ini, aset tanah tersebut akan dilepas untuk selanjutnya dikelola PT KIK, yang telah menyatakan kesanggupannya. Kami berharap hal itu dapat disetujui untuk optimalisasi aset dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dwi menutup laporannya.
Selanjutnya, Ferry meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir di ruang rapat. Dan seluruh anggota dewan menyetujui pelepasan aset tersebut.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo memastikan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar Rp 861,34 miliar, dipengaruhi akibat pandemi Covid-19. Sebab, dari total Silpa tersebut, sebanyak Rp 362,76 miliar merupakan anggaran tidak terikat di BUD dan Rp 498,58 miliar merupakan anggaran terikat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan sekolah.
“Adanya alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap pada umumnya dikarenakan efisiensi belanja, sisa lelang, dan perubahan metode pelaksanaan kegiatan secara daring selama pandemi Covid-19,” tandas Ganjar dalam rapat paripurna secara virtual dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Heri Pudyatmoko di ruang rapat paripurna lantai IV Gedung Berlian Kota Semarang, Rabu (21/7/2021).
Ganjar yang menjawab seluruh tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Jateng menegaskan pihaknya akan tetap optimistis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara melakukan percepatan program vaksinasi Covid-19 agar dapat terwujud herd immunity. Dengan dukungan pemerintah pusat akan melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus, percepatan pembangunan kawasan industri dan pengembangan pariwisata pada beberapa kabupaten/kota di Jateng. Bahkan melalui APBD Jateng sebagai instrumen fiskal daerah yang juga difungsikan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.
“Akan menjaga tingkat inflasi melalui bantuan langsung tunai, jaring pengaman sosial, subsidi biaya distribusi logistik dan pengembangan infrastruktur transportasi pendukung logistik. Serta memperbanyak kegiatan padat karya dan pemberian subsidi bagi UMKM,” tegasnya.
Dalam rangka menurunkan angka pengangguran pihaknya akan memfokuskan dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penguatan program link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI).
Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemprov Jateng akan mendatangi objek pajak baik perorangan/badan usaha, memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administrasi dan pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan sekaligus kehandalan penyajian informasi.
“Kami akan melakukan optimalisasi peran BUMD, melalui sinergitas antarBUMD, dan penerapan good corporate governance melalui penyusunan business grand design maupun restrukturisasi usaha yang lebih prospektif,” tandasnya. (adv/ida)
