RADARSEMARANG.COM, Demak – DPRD Demak menyoroti tata kelola pendapatan asli daerah (PAD) hingga soal karaoke dalam rapat paripurna di gedung dewan kemarin.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet dan dihadiri Wakil Ketua Zayinul Fata, Bupati Demak dr Eistianah serta Sekda dr Singgih Setyono. Agenda rapat mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020.
Juru bicara Fraksi PDIP, Badarudin menyampaikan, dikala pandemi Covid-19 ini, pendapatan asli daerah (PAD) tergerus hingga Rp 28 miliar lebih. Karena itu, kata dia, proyeksi PAD di masa pandemi tidak perlu terlalu progresif.
“Lebih baik lakukan konsolidasi tata kelola PAD dan meminimalkan kebocoran,”katanya.
Apalagi, realisasi belanja daerah juga tidak terserap hingga Rp 177 miliar. Fraksi PDIP juga mempertanyakan terkait silpa yang masih tinggi pada masa akhir jabatan bupati.
Juru bicara Fraksi PKB, Parsidi mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Demak untuk memperbaiki kinerja mulai perencanaan anggaran hingga realisasi agar tepat sasaran. Dengan demikian, tidak ada silpa yang terlalu besar, utamanya yang difokuskan dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, perlu transparansi keuangan daerah.
“Kita juga prihatin karena yang isolasi mandiri (isoman) belum dapat bantuan apapun dari pemerintah. Tempat isolasi di desa juga tidak layak,”ujarnya.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Muntohar menyampaikan, menjamurnya karaoke di Demak harus ditangani secara serius. Karena itu, perlu langkah yang tepat untuk mengatasi masalah karaoke tersebut. “Bagaimana langkah langkah yang diambil terkait karaoke ini mohon bisa dijelaskan,”ujarnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti BUMD yang hingga kini masih belum bisa memberikan deviden. Kalaupun bisa sangat minim. “Lalu, kebijakan apa yang akan diambil terkait BUMD ini,”katanya. Selain itu, banyak program yang tidak berjalan pada 2020 karena pandemi. Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan BUMD tersebut.
Juru bicara Fraksi Amanah Demokrat, Farodli mengungkapkan, banyaknya anggaran yang tidak terealisasi menjadi pertanyaan. “Kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa melaksanakan kegiatan yang ada itu,”katanya.
Fraksi Amanah Demokrat juga menyoroti belum terwujudnya terminal tipe A yang baru. “Lalu, kapan bupati dapat merealisasikan pembangunan terminal ini. Apalagi, dampak Covid, banyak anggaran yang direfokusing,”katanya.
Adapun, Fraksi Nasdem menyampaikan perlunya terobosan dalam memperoleh PAD. Juga menyoroti aset tanah milik Pemkab Demak yang masih belum bersertifikat. (hib/zal)
