RADARSEMARANG.COM, Batang – Melihat capaian ekonomi tahun 2020, DPRD Kabupaten Batang merekomendasikan agar Pemda mengambil momentum terbaik. Terhadap sektor-sektor ekonomi yang masih tumbuh positif. Apalagi situasi pandemi masih belum berakhir.
“Stabilitas perekonomian harus tetap terjaga dan diharapkan masih mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Batang,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup dalam rapat paripurna bersama Bupati Batang Wihaji Kamis (22/4/2021).
Ia berharap, Pemda Batang segera mengevaluasi ulang strategi program dan kegiatan. Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sehingga ditemukan cara lebih efektif. Demi tercapainya pengurangan jumlah penduduk miskin yang lebih progresif.
Di Kabupaten Batang ada tiga sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen. Yaitu, sektor industri pengolahan menyumbang 34,08 persen. Pertumbuhannya negatif di angka minus 2,82 persen. Kemudian ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 21,54 persen. Tumbuh positif sebesar 4,06 persen.
Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang 12,70 persen. Namun pertumbuhannya negatif sebesar minus 4,23 persen. “Kami mendorong agar sektor yang menyumbang PDRB besar agar bisa ikut tumbuh positif. Seiring dengan besarnya kemampuan Pemkab dalam menangani pandemi,” tegasnya.
Pemda pun didorong semaksimal mungkin meningkatkan PDRB per kapita melalui sektor yang tumbuh positif. Sembari membenahi sektor-sektor yang masih tumbuh negatif. Khususnya sektor yang memberi sumbangsih besat terhadap PDRB.
Ia juga menambahkan, pada 2020 Kabupaten Batang memperoleh pendapatan daerah sebesar Rp 1,73 triliun. Namun, yang realisasinya melampaui target hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yaitu sebesar 113,89 persen. Sementara dana perimbangan hanya sebesar 98,73 persen. Sementara pendapatan daerah dari sektor lain-lain hanya sebesar 95,44 persen. “Perlu berhati-hati dalam merencanakan pos pendapatan daerah yang bersumber dari luar Pemkab. Perencanaan yang tidak tepat bisa mempengaruhi ketepatan dalam perencanaan pos belanja daerah,” tandasnya. (yan/wan/ton)
