RADARSEMARANG.COM, Semarang – DPRD Jateng mengusulkan pembentukan dinas khusus aset pada perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2024. Usulan ini berdasarkan hasil pantauan dewan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng tidak mampu mendata seluruh aset Jateng.
Usulan tersebut disampaikan Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto dalam Musrenbang Provinsi Jateng untuk Perubahan RPJMD 2018-2023 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/2/2021) kemarin. “Mereka tidak mampu untuk melaksanaan pendataan aset. Sehingga sampai sekarang tidak tahu jumlah asetnya berapa dan dikuasai siapa,” kata legislator dari PDI Perjuangan ini.
Hal ini tentu disayangkan. Sebab banyak aset Jateng yang tidak diketahui potensinya dan belum termanfaatkan. Untuk menangani hal tersebut, dia mengusulkan pendirian badan atau dinas khusus. Yang nantinya dapat mengurus segala permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset daerah milik Provinsi Jateng. “Kami rumuskan dengan teman-teman DPRD Jateng bahwa Jateng perlu membentuk badan atau dinas aset,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menambahkan dari awal penunjukan, BPKAD memang tidak siap mengelola aset. Mengingat fungsinya dulu hanya mengelola keuangan. Dengan penambahan tugas tersebut, mereka tidak memiliki persiapan. Sehingga SDM yang ada tidak mumpuni untuk menanganinya. Alhasil hingga sekarang aset daerah belum terkelola dengan baik. “Dulu namanya cuma Badan Pengelola Keuangan. Kemudian dipaksakan tugasnya, ditambahi menangani aset,” ujarnya.
Maka dari itu, pihaknya setuju dengan pembentukan badan atau dinas khusus. Agar penanganan aset Jateng bisa dilakukan secara komprehensif oleh SDM yang memang memiliki kompetensi. “Tapi badan khusus itu tidak juga dengan membentuk BUMD Aset seperti yang dilakukan Jogja. Nanti tidak efektif malah jadi beban,” pungkasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya permasalahan aset sudah masuk dalam rekomendasi Badan Anggaran DPRD Jateng pada rapat pembahasan pendapatan Daerah beberapa waktu lalu. Dimana dalam upaya optimalisasi aset daerah, perlu adanya koordinasi antarkomisi dan antarinstansi untuk membentuk Pansus Aset Daerah. (akm/ida)
