RADARSEMARANG.COM, Demak – DPRD Demak mendorong pemkab dengan pimpinan baru nanti untuk fokus menyejahterakan masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet (FBS) dalam musyawarah rencana pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) di pendopo kabupaten, Jalan Kiai Singkil, kemarin.
Slamet mengatakan, bupati baru nanti hanya memiliki durasi kepemimpinan sekitar 3,5 tahun. Sebab, pada 2024 dihadapkan lagi pada pemilu serentak. Dalam waktu yang tidak lama tersebut, pemkab harus lebih banyak meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir.“Karena itu, pembangunan infrastruktur harus bisa menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar FBS.
Menurutnya, pemkab juga harus mendorong konektivitas antar desa, termasuk dalam penggunaan teknologi fiber optik dalam rangka pengembangan smart city pedesaan.“Pada 2021 ini diharapkan terwujudnya pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan smart city. Ini harus dikoneksikan dengan desa,” tegasnya.
Koneksitas itu dinilai penting agar pemerintah desa bisa bertindak cepat. Antara lain, tepat waktu dalam menyelesaikan APBDes pada bulan Desember. Dengan demikian, proses pembangunan bisa lebih cepat dilakukan.
Berdasarkan hasil reses atau serap aspirasi anggota DPRD Demak, kata Slamet, telah berhasil mengidentifikasi sejumlah hal. Di antaranya, perlunya reformasi birokrasi, pembangunan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pelayanan publik, penanganan rob dan abrasi di Sayung, penuntasan masalah banjir tahunan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Itu beberapa identifikasi masalah yang dapat kita sampaikan dalam musrenbangkab ini. Intinya adalah, bagaimana anggaran yang kita tuangkan dalam APBD memiliki satu tujuan. Yaitu, mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Sekda dr Singgih Setyono mengapresiasi apa yang telah dipaparkan Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet. Menurutnya, secara normal, angka kemiskinan di Demak menurun. Namun, lantaran ada Covid-19, angka kemiskinan naik lagi seperti setahun sebelumnya. Yang semula hanya 11,86 kini kembali pada angka 12.54.“Apalagi, sekarang ini lebih fokus ke (pemulihan) kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Dr Singgih juga berharap, pemerintah kecamatan lebih memperhatikan daerah terpadat. Seperti di wilayah Kecamatan Mranggen. Padatnya penduduk memiliki efek penyakit cepat menular. Selain itu, sampah juga menimbulkan masalah lingkungan. Pihaknya juga sepakat jika ada bantuan keuangan desa supaya pembangunan di desa ada percepatan. (hib/zal)
