RADARSEMARANG.COM, Semarang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi upaya PT Djarum sebagai pihak swasta yang melakukan program pengembangan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kudus, Jateng. Peningkatan kapasitas ini akan membantu menyejahterakan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pemerintah.
“Kehadiran BUMDes memang memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan sektor swasta berpartisipasi mengembangkan serta menggerakkan perekonomian desa. Hal ini penting karena BUMDes merupakan ujung tombak kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Abdul Halim Iskandar, dalam Webinar Desa Seri Ketiga dengan tema “Menggali Potensi Permodalan BUMDes”, Kamis (3/12/2020).
Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu kendala BUMDes adalah permodalan. Umumnya tidak banyak sektor swasta dan lembaga keuangan mau mendanai BUMDes karena belum memiliki badan hukum. Namun kini angin segar datang dari Kementerian Hukum dan HAM, yang menyebutkan bahwa BUMDes tergolong dalam entitas badan usaha yang sejajar dengan BUMN, BUMD dan juga Perseroan Terbatas. “Dengan demikian, ke depan diharapkan makin banyak pihak yang mau membantu BUMDes,” jelasnya.
Sejak tahun 2018, PT Djarum bersama Lokadata.id konsisten mengembangkan kapasitas pengelolaan BUMDes Kudus. Antara lain melalui pelatihan dan sejumlah kemitraan. Public Affairs Senior Manager PT Djarum Purwono Nugroho mengatakan, pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDes harus disesuaikan kondisi pandemi Covid-19 agar siap bangkit kembali tahun depan. “Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan perekonomian nasional. Namun diharapkan BUMDes ini bisa menjadi penggerak mulai kembalinya roda perekonomian yang berawal dari desa,” ujarnya. (fiq/sct/ida)
