RADARSEMARANG.COM, Semarang – Belum semua warga Kota Semarang peduli dengan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang mencatat ada empat kecamatan yang penerapan prokesnya menurun.
Kepala DKK Semarang M. Abdul Hakam mengatakan tingginya jumlah kasus positif terjadi karena masyarakat mulai bosan untuk menerapkan protokol kesehatan. “Kita tahu vaksin belum ada, upaya yang harus dilakukan adalah menegakkan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya saat ditemui RADARSEMARANG.COM Senin (30/11/2020).
DKK telah mendapatkan perintah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk menyiapkan tim, gudang penyimpanan vaksin, tempat yang digunakan sampai siapa saja yang akan divaksin sambil menunggu vaksin terdistribusi. “Sekali lagi prokes adalah salah satu jalan gratis agar terhindar dari Covid-19,” bebernya.
Hakam mengungkapkan, ada empat kecamatan yang protokol kesehatannya rendah. Yakni Tembalang, Semarang Barat, Banyumanik dan Pedurungan. Penerapan jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. “Beberapa waktu lalu, tingkat kepatuhan mencapai 75 sampai 80 persen untuk cuci tangan ataupun jaga jarak, sekarang angkanya sekitar 60 sampai 70 persen saja,” tambahnya.
Disinggung ada klaster baru karena angka terkonfirmasi positif naik, Hakam menjelaskan memang ada klaster baru. Yakni klaster keluarga dan klaster perusahaan.
Hal ini terjadi lantaran salah satu anggota keluarga memiliki mobilitas yang tinggi sehingga menulari keluarga lainnya. Lainnya klaster perusahaan farmasi di Semarang Barat yang jumlah angka positifnya mencapai 100 orang. “Setelah dilakukan tracing misalnya, suami menularkan ke istri dan anaknya, klaster ini jumlahnya delapan sampai 10 orang yang positif,” bebernya.
Tingginya angka terkonfirmasi positif ini membuat kapasitas di rumah dinas (rumdin) wali kota hampir penuh, dengan okupansi sekitar 95 persen. Kondisi rumah sakit rujukan di Semarang pun hampir sama. Bahkan pihaknya memacu rumah sakit untuk menambah kamar tidur isolasi non-ICU dan ruang ICU.
“Balai Diklat saat ini kita pakai lagi, okupansi di rumah dinas mencapai 95 persen dan ini fast moving. Di Semarang ada 18 RS rujukan, dengan jumlah 700 tempat tidur, ini akan ditambah termasuk ruang ICU-nya,” katanya. (den/ton)
