Semua Fraksi DPRD Kabupaten Magelang Dorong Pemerataan JPE 2021

RADARSEMARANG.COM, Mungkid – DPRD Kabupaten Magelang berharap pemerintah daerah bisa melanjutkan program Jaringan Pengaman Ekonomi (JPE) di tahun 2021. Program yang dinilai efektif mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini dinilai belum mampu menyentuh seluruh masyarakat pelaku ekonomi.

Ketua Fraksi Amanat Demokrat Ahmad Sarwo Edi menuturkan, Indonesia sekarang ini masuk ke dalam jurang resesi akibat virus korona. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebut produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III tahun 2020 minus 3,49 persen. Sehingga Indonesia sudah masuk resesi.

“Dan kami kira (JPE) masih perlu (dianggarkan untuk 2021) dengan kemampuan keuangan yang ada,” ungkap Sarwo Edi.

Ditambahkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang itu, usulan tersebut selaras dengan tema APBD tahun 2021 yakni kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Sebab, pemerintah daerah berkewajiban untuk menggerakkan ekonomi berkesejahteraan. “Kriterianya nanti harus diperketat. Jangan sampai masyarakat memperoleh bantuan ganda,” katanya.

Lanjutnya, mereka yang sudah mendapat bantuan dari pusat, dapat lagi. Harus ada pemerataan. “Saya kira Pemerintah Kabupaten Magelang harus betul-betul selektif,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PKB Mahfud. Fraksi sepakat jika program bantuan stimulus juga diberikan tahun 2021. Pasalnya, Kabupaten Magelang dengan penduduk sekitar 1,2 juta orang, jumlah usahawannya tidak sedikit.

Mahfud juga mengungkapkan, dari sekian kuota yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif dinilai belum mampu menyelesaikan semua. Sementara ini, bantuan stimulus tersebut hanya bisa mengkaver beberapa ribu orang.

“Pedagang kecil dan keliling juga banyak. UKM juga banyak. Semua ini kan belum terkaver. Saya pikir masih rasional dan layak JPE masih diprogramkan untuk 2021,” ujarnya.

Mahfud menyampaikan, JPE melalui bantuan stimulus saat ini masih dalam tahap proses verifikasi. Sehingga bantuan tersebut belum bisa dirasakan dan terlihat dampaknya. ”Barangkali bisa dilihat mulai bulan Desember atau memasuki 2021,” ungkapnya.

Bantuan-bantuan yang diterima masyarakat utamanya melalui stimulus ini, paling tidak dapat menggairahkan kegiatan usahanya yang sempat terhenti. Harapannya, program bantuan stimulus yang telah diprogramkan oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin bisa memberikan letupan ekonomi yang bisa untuk mempertahankan kelangsungan hidup. “Paling tidak ketika usahanya berjalan, perputaran ekonomi di Magelang dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Mansur Efendi mewakili Fraksi PPP mengharapkan perlunya JPE tahun depan. Utamanya pasca-pansus Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS) untuk APBD 2021 untuk bisa dianggarkan kembali.

Mansur berpendapat, pandemi covid yang menyerang sejak Maret memukul tatanan ekonomi masyarakat. Sehingga ketika pemerintah hadir memberikan JPE sangatlah tepat untuk memupuk perekonomian agar bangkit kembali. Namun demikian, anggaran yang digelontorkan Rp 30 miliar saat ini dinilai belum mampu menyentuh seluruh pelaku ekonomi di Kabupaten Magelang.

Ia berasumsi, jika anggaran tersebut dibagi rata untuk hampir 36 ribu proposal, maka tiap penerima manfaat hanya akan memperoleh Rp 800 ribu. Sementara sesuai petunjuk teknis, penerima manfaat stimulus kategori individu memperoleh maksimal Rp10 juta atau kelompok Rp 25 juta. “Jadi ini masih banyak sekali yang belum tersentuh JPE. Jadi kami Fraksi PPP masih mengharapkan perlunya dianggarkan kembali sehingga bisa menyentuh yang belum menerima bantuan,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemkab Magelang mengucurkan anggaran Rp 30 miliar sebagai bantuan stimulus ekonomi bagi pengelola UMKM terdampak covid. Animo masyarakat sangat luar biasa. Total 35.936 proposal di sembilan bidang seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, transportasi dan kebudayaan diajukan ke pemkab. (adv/lis)