DPRD Kabupaten Magelang Dorong Optimalkan Jaring Pengaman Sosial di APBD 2021

RADARSEMARANG.COM, Mungkid – DPRD Kabupaten Magelang menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum atas Raperda APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021. Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Magelang Selasa (17/11/2020).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto. Dihadiri juga oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terkait struktur APBD 2021. Terutama mereka menyoroti soal pandemi Covid-19 dan penanganan dampak yang ditimbulkan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang Grengseng Pamuji mengungkapkan, berkaitan dengan pandemi, pemerintah banyak melakukan program jaring pengaman sosial maupun ekonomi. Namun menurutnya, masih banyak masyarakat terdampak yang belum tersentuh program pemerintah tersebut.

”Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk meng-up date dan memverifikasi data agar program-program pemerintah tersebut tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Ketua Fraksi Amanat Demokrat Ahmad Sarwo Edy menjelaskan, terkait jaring pengaman ekonomi, agar Perkada-nya lebih disempurnakan. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Agus Sugiyono memaparkan berkenaan dengan zonasi Kabupaten Magelang terhadap Covid-19. Ia menyebut, Kabupaten Magelang sempat masuk zona Covid-19. ”Dengan hal itu, kami menanyakan bagaimana peran konkret Satgas Penanganan Covid-19. Serta seberapa ketat dan efektif penegakan Perbup Magelang No. 38 Tahun 2020 tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan,” ujar dia.

Juru bicara Fraksi Golkar Nurcholis menekankan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Covid-19 untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan protokol kesehatan hingga ke tingkat desa/dusun. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti tentang jalannya proses pendidikan berbasis daring.

Juru Bicara Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) Pipik Dewi Susana memaparkan terkait munculnya pandemi Covid-19 berdampak pada hampir semua sektor, salah satunya meningkatnya pengangguran. Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan dengan adanya pandemi Covid-19, membuat perubahan arah program dan kegiatan. Hal itu dinilai akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sebelumnya Bupati Magelang menyerahkan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Senin (16/11) lalu. Dalam APBD itu disampaikan detail postur anggaran di 2021. Di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) total sebesar Rp 291.447.681.781, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.036.384.738.406, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 114.269.600.000. “Sehingga seluruh pendapatan direncanakan sebesar Rp 2.442.102.020.187,” imbuh dia.

Sementara Rencana Belanja Tahun 2021 sebesar Rp 2.506.536.203.701. Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 70.138.183.514 (berasal dari SilPa TA sebelumnya), pengeluaran pembiayaan TA 2021 sebesar Rp 5.704.000.000 digunakan untuk penyertaan modal daerah. Atas perhitungan tersebut pembiayaan netto sebesar Rp 64.434.183.514 dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. (adv/lis/bas)