RADARSEMARANG.COM, Kajen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan sampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2021. Dari enam fraksi, tiga di antaranya menyampaikan tentang kesejahteraan guru honorer.
Pandangan umum fraksi-fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna Jumat (13/11/2020). Tiga fraksi yang secara gamblang menyampaikan pandangannya terhadap nasib guru honorer untuk diperhatikan dalam Raperda APBD 2021 yakni PKB, Gerindra, dan PAN.
Ketua Fraksi PKB Samsul Bahri mengatakan, banyak sekolah di Kabupaten Pekalongan masih tergantung dengan guru honorer. Menurutnya, kesejahteraan mereka di era pandemi covid-19 perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan. “Fraksi PKB berharap dengan anggaran pendidikan sebesar Rp 732,8 miliar di 2021 nanti juga untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer,” katanya.
Fraksi Gerindra juga menanggapi hal serupa. Ketua Fraksi Gerindra Catur Ardiansah mengatakan, guru honorer atau guru bantu masih sangat dibutuhkan. Pihaknya berharap ke depan Pemkab juga memperhatikan mereka. “Kami mengharapkan ada perhatian kepada guru bantu. Khususnya dari aspek kesejahteraan,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN Candra Saputra mengatakan, harus ada kenaikan upah bagi guru honorer di Kabupaten Pekalongan. “Karena itu juga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Fraksi-fraksi lain yakni PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Golkar juga menyampaikan pandangan umum mereka. Di antaranya terkait masalah lingkungan akibat limbah industri batik, jeans, dan tekstil. Selain itu, mereka juga mempertanyakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, penanganan Covid-19, hingga pemerataan vaksin Covid-19 jika telah ada. (adv/nra/ton/bas)
