RADARSEMARANG, Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menganugerahkan Pemprov Jateng sebagai pemerintah daerah terbaik dalam Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah Terbaik Periode 2018 – 2020. Penghargaan diberikan karena yang bersangkutan telah menjalankan tingkat maturitas keamanan pada sistem elektroniknya.
Penganugerahan diberikan oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak menganugerahkan penghargaan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, Riena Retnaningrum di Auditorium Kantor BSSN Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/11/2020).
Menurut Syahrul, apresiasi tersebut diberikan melalui penilaian dari standar yang dimiliki BSSN. Hasilnya, tingkat maturitas atau tingkat penerapan keamanan sistem di Pemprov Jateng dinilai baik.
“Standarisasi atau kriteria mendapatkan penghargaan adalah bagusnya sumber daya, tata kelola sisi informasi, dan lainnya,” kata kata Syahrul usai acara di lokasi.
Kendati demikian, lanjut Syahrul, BSSN menilai masih ada hal yang harus dibenahi Jateng. Yakni, keamanan sistem informasinya dalam bidang siber. Mengingat, ancaman dan kerentanan bidang siber masih berpotensi terjadi. Hal itu berlaku untuk semua instansi Pembenahan penting itu adalah sumber daya manusia (SDM).
“Terpenting adalah SDM. Kami akui memang di beberapa institusi, di kementerian atau instansi pemerintah daerah, untuk meningkatkan secara kualitatif dan kuantitatif, kendalanya di SDM,” bebernya.
Dalam upaya membenahi persoalan SDM, BSSN menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik. Kegiatan itu diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Syahrul menuturkan, Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan sudah berhasil mencapai keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam dan antarinstansi pusat dan pemerintah daerah.
Riena mengatakan usai Jateng mendapatkan penghargaan, Pemprov Jateng bertekad mempertahankannya. Untuk sistem pengamanan siber di masing-masing SKPD di Jateng, memang telah memiliki tim Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT). Termasuk di kabupaten/kota. “Harus kami support, bagaimana memberikan mitigasi kepada mereka agar ketika berselancar di dunia maya, keamanan sibernya terjaga. Karena itu sudah masuk revolusi industri,” kata Riena. (bis/kom/ida/bas)
