Siap Bantu Pemerintah Hadapi Sengketa Tanah

RADARSEMARANG.COM, Semarang – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jateng siap membantu pemerintah dalam proses pembangunan infrastruktur. Terutama dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut terungkap dalam Musyawarah Daerah (Musda) V DPD MAPPI Jateng di Patra Jasa Hotel, kemarin (3/11/2020). Acara itu dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng Peni Rahayu.

“Selama pandemi Covid-19 ini, ada banyak proyek pemulihan ekonomi nasional. Tentu peran penilai cukup penting. Untuk itu kami harus siap membantu pemerintah dalam rangka menyukseskan program tersebut. Apalagi Jateng merupakan provinsi dengan proyek nasional cukup banyak,” kata Ketua MAPPI Pusat Muhammad Amin.

Amin mengatakan selama ini penilai menghindari pekerjaan tentang pembebasan tanah. Alasannya, kasus tersebut ibarat kaki kanan di neraka, kaki kiri di penjara. “Kalau berpihak kepada rakyat, maka negara dirugikan. Tapi kalau berpihak ke negara, rakyat siap memberontak. Kami penilai di posisi yang pas tidak berpihak kepada masyarakat, juga tidak berpihak kepada negara,” tambahnya.

Untuk itu konsep yang dilakukan, imbuhnya, nilai penggantian yang wajar harusnya ganti untung, bukan ganti rugi. Karena yang diganti itu tidak hanya nilai propertinya atau aset yang kena saja, tetapi non fisik harus diperhitungkan semua. Mulai dari biaya pindah, kerugian emosional semuanya dihitung.

“Cuma kadang-kadang permasalahannya adalah di perencanan awal. Proyek nasional maunya cepat. Identifikasi awal tidak clear sehingga terjadi perubahan-perubahan. Luasnya menjadi tidak sama. Apa yang di atas tanahnya tidak sama, kadang-kadang membuat penilai kesulitan,” jelasnya.

Ketua Mappi Jateng Andi Sulistyo Wilantono menambahkan musda tersebut merupakan event empat tahunan. Kali ini diikuti oleh empat bakal calon selama dua hari. “Tahun ini dilakukan secara webinar karena masih pandemi Covid-19,” katanya.

Peni Rahayu sendiri menyatakan banyak kasus pembebasan lahan dalam proses pembangunan proyek pemerintah, seperti pembangunan jalan tol maupun PLTU Batang. “Ini dibutuhkan peran MAPPI untuk mendampingi pemerintah dalam memberikan kelancaran dalam pembangunan sehingga proses pengadaan tanah bisa berjalan cepat. Tim penilai bisa menjadi penyeimbang antara pemerintah dengan masyarakat,” katanya. (hid/sct/ida/bas)