RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo soroti penurunan APBD Perubahan tahun 2020. Pasalnya, penurunan tersebut dinilai berasal dari ketidakstabilan pengelolaan keuangan daerah.
Anggota Fraksi Gerindra Wahyu Parbi menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah menjadi kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. “Kita justru hari ini mempertanyakan, sejauh mana pemkab memahami persoalan ini,” katanya saat membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD tahun 2020.
Wahyu menjelaskan, selama ini dalam setiap laporan LKPJ, Bupati tidak pernah menyampaikan terkait rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah dari perbandingan APBD 2016 hingga 2020. “Padahal jika setiap rasio itu disampaikan secara rinci, kita bisa mengetahui kemampuan keuangan daerah sejauh mana,” katanya.
Dalam ringkasan rencana perubahan APBD 2020, pendapatan daerah turun sebesar Rp 61,399 miliar. Angka tersebut bukan angka kecil. Mengingat tahun ini dana APBD banyak terkuras untuk penyelesaian pembangunan pasar, Pilkada serta penanganan Covid 19.
Dijabarkan, pendapatan yang semula Rp 1,935 triliun menjadi Rp 1,874 triliun. Sementara untuk belanja, dari semula Rp 2,055 triliun menjadi Rp 2,031 triliun atau berkurang Rp 24,293 miliar. Sehingga Pemkab masih memiliki defisit sebesar Rp 37,105 miliar.
Defisit ini direncanakan akan ditutup dengan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp 173,138 miliar dan pengeluaran senilai Rp 16,435 miliar. Sehingga jumlah pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp 156,703 miliar.
“Kita meminta agar ini bisa dicarikan solusi agar PAD kita tidak hanya mengandalkan dana dari DAU dan DAK pemberian pusat,” jelas Anggota Fraksi PKB Habibilah saat membacakan pandangannya.
Apalagi, lanjutnya, di tahun ini ada ketidakberimbangan hasil Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL). Dimana BTL mengalami kenaikan sebesar Rp 7,971 miliar, sedangkan BL mengalami penurunan sebesar Rp 32,265 miliar. “Ini membuktikan pemkab kurang memperhatikan soal pelayanan dasar kepada masyaratkat,” katanya.
Dewan juga menyayangkan pihak eksekutif yang kurang memaksimalkan fungsi komisi yang ada di DPRD. Sehingga saat menyajikan daftar rencana kegiatan masih gelondongan tanpa disampaikan secara rigit per itemnya. “Jangan sampai kita menganggap jika eksekutif itu malas membuat laporan. Karena ini penting untuk dibahas,” jelasnya. (git/ton/bas)
