RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan ingin mengakselerasi pencapaian sasaran pelayanan publik yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dengan terus melakukan zona integritas (ZI) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Wali Kota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE menjelaskan, tujuan mencanangkan pembangunan ZI sebagai langkah untuk mencegah korupsi. Seperti deklarasi dan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan.
Salah satu cara mencegah korupsi, dimulai dari sosialisasi, penyempurnaan sistem manajemen birokrasi ataupun upaya kontrol dan evaluasi yang diperketat.
“Seperti membuka pelayanan terpadu satu pintu yang telah diterapkan juga di beberapa instansi pelayanan, cukup efektif,” terang Saelany di halaman Technopark DKP Kota Pekalongan Rabu (2/9/2020).
Menurut Saelany, DKP Kota Pekalongan seharusnya komitmen dalam hal ini. Sebab, hampir setiap hari bersinggungan langsung dengan para nelayan, pemilik kapal, maupun investor di pelabuhan Kota Pekalongan, tentunya banyak proses perizinan yang harus dilengkapi oleh mereka.
Untuk itu, prinsip keterbukaan dan penjelasan dalam administrasi harus senantiasa dilakukan supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.
Untuk itu, seperti kesalahan administrasi sedikit saja terkadang bisa menimbulkan kecurigaan dan dapat dipermasalahkan. Ini yang harus diperhatikan oleh seluruh karyawan di DKP agar bekerja dengan lebih cermat dan teliti. “Pegawai harus kerja lebih baik, serta berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Saelany.
Sementara itu, Kepala DKP Kota Pekalongan Ir Agus Jati Waluyo menjelaskan bahwa ia ingin memupuk komitmen pegawai dalam urusan perikanan dan kelautan. Berjanji meningkatkan kualitas pelayanan demi masyarakat kelautan dan perikanan. Komitmen ini jadi dasar sebelum melakukan segala sesuatu. “Ada niat dasar yang kami pegang yakni budaya prima dan 10 budaya malu yang harus melekat pada setiap pegawai di DKP,” ungkap Jati.
Disampaikan Jati bahwa tugasnya dan pegawainya ke depan adalah merawat komitmen dalam membangun ZI menuju WBK dan WBBM dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. ”Ke depan dibutuhkan pengawasan, sehingga memperkuat niat setiap penyelenggara birokrasi agar tidak korupsi,” tandas Jati. (han/hum/lis/bas)
