RADARSEMARANG.COM, Wonosobo – Penetapan perubahan anggaran KUA PPAS tahun anggaran tahun 2020 telah selesai. Hasilnya, anggaran untuk penanganan Covid dinaikkan. DPRD Wonosobo minta Pemkab serius tangani Covid-19.
Laporan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD menyatakan satu dasar perubahan APBD. Dengan melakukan penambahan pengalokasian anggaran yang besar untuk penanganan dampak Covid-19.
Yakni memasukkan penambahan anggaran tidak terduga sebesar Rp 40,292 miliar. Sehingga mengubah komposisi anggaran tidak terduga dari Rp 5 miliar atau 0,24 persen menjadi Rp 45,292 miliar.
“Penambahan itu dilakukan mengingat jumlah pasien yang terus bertambah. Maka dengan kesepakatan penambahan anggaran ini bisa segera didistribusikan pada hal yang mendasar. Untuk segera menyelesaikan penyebaran virus tersebut,” terang anggota Fraksi Gerindra Sholeh saat menyampaikan pandangan akhir fraksi di gedung DPR kemarin (2/9/2020).
Pihaknya mendesak bupati segera menyelesaikan apa yang sudah tertuang di dalam KUA dan PPAS Penetapan APBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2020 tentang. Dengan fokus yang diusahakan dalam menyelesaikan masalah jaring pengaman sosial (JPS).
Setidaknya, bantuan tersebut menyasar sejumlah keluarga yang terdampak pandemi. Utamanya bagi masyarakat yang selama ini tidak tercover bantuan oleh pemprov maupun pusat. “Sehingga tidak ada lagi gejolak dalam masyarakat kita soal penerimaan JPS itu,” katanya.
Di satu sisi, Pemkab juga perlu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan pangan secara mandiri berbasis sumber daya lokal. Lebih-lebih ikut menyediakan sarana produksi pertanian (saprodi) untuk tanaman pangan sebagai pendukung ketahanan pangan nasional.
“Selain itu juga menginisiasi pembelian produk UMKM lokal oleh Pemkab untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran,” lanjutnya.
Apalagi menurutnya saat ini hasil pokok pertanian mengalami penurunan harga yang signifikan. Utamanya di produk tanaman bulanan. Seperti sayuran dan tembakau. “Jangan sampai harga hasil pertanian terus mengalami penurunan, tidak ada solusi bagi masyarakat yang mayoritas mengandalkan sektor pertanian,” pungkasnya. (git/adv/lis/bas)
