RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan bersungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan dan birokrasi yang bersih, bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dengan terus mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Kali ini komitmen ditunjukkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan yang telah berikrar dan mendeklarasikan hal tersebut, pada Selasa (25/8/2020). “Dinsos-P2KB selama ini melayani masyarakat langsung, banyak juga pengadaan barang yang rawan penyimpangan,” terang Wakil Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE.
Seperti saat terjadinya bencana mulai banjir dan rob lalu, bantuan dapur umum telah dilakukan oleh Dinsos-P2KB dan relawan sudah luar biasa 24 jam. Dari korban hingga dapur umum tetap masih ada human error. Terutama makanan bantuan berupa nasi bungkus, yang menurut masyarakat tidak layak, sehingga mudah viral karena media sosial saat ini.
Sebenarnya hal ini bukan kesalahan dari OPD terkait atau mitra. Bisa jadi barang yang sudah dipesankan ditaruh di gudang dan membuat mutu atau kualitas barang berkurang atau misal berasnya ada kutu sehingga masyarakat memandang hal itu kurang.
Untuk itu, Afzan ingin ke depan ada kontrol dan pengawasan dari inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Sehingga para pegawai semakin menyadari untuk terus memperbaiki diri atas, melihat kekurangan masa lalu, dan meningkatkan kinerjanya. “Saya menekankan bagi pegawai Dinsos-P2KB untuk berkomitmen bersama mewujudkan Dinsos-P2KB yang bersih dari korupsi. Minimal ada perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Ir Budiyanto M Pi M Hum menyampaikan, pihaknya berkomitmen dalam pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM ini. Dengan banyaknya layanan di lembaganya, Budiyanto ingin para pegawainya melayani masyarakat dengan clear and clean. Yakni tanpa pungutan apapun. “Kami ingin para pegawai tergerak melayani dengan lebih baik lagi serta bersih melayani,” ucapnya.
Ditambahkan, selama ini Dinsos-P2KB sudah melakukan pelayanan langsung ke masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap hari mereka melayani kurang lebih 50 orang, yang ingin mendapat pelayanan mulai BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, untuk sekolah, atau bantuan lainnya. “Intinya dengan pencanangan ini, minimal kami ada perubahan yang lebih baik,” tutup Budiyanto. (han/hum/lis/bas)
