Tingkatkan Etos Kerja Anggota Dewan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Seluruh anggota DPRD dituntut memiliki etos kerja kuat dan mengabdikan diri demi kepentingan rakyat Jateng. Peran legislatif cukup sentral dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semua harus bekerja maksimal, karena mereka sudah diberi amanah oleh masyarakat. Jadi harus bisa bersinergi dengan legislatif untuk membangun Jateng,” kata Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto dalam acara Dialog Parlemen Membangun Etos Kerja Legislatif di Hotel Quest.

Ia menambahkan, saat ini DPRD Jateng masih menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Sesuai rencana, APBD Jateng 2020 bakal digedok 12 November. Pihaknya juga menegaskan terus ngebut pembahasan APBD agar bisa tidak molor. “Jika APBD molor, DPRD juga kena dampaknya dan tidak akan menerima gaji selama 6 bulan,” ujarnya.

Postur APBD Jateng tahun 2020 yang dibahas nilainya sebesar Rp 28,129 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp 24,9 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai paling besar porsinya. “Ini sedang dibahan di tingkat komisi. Masih dikritisi jika memang ada penambahan anggaran,” tambahnya.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril mengatakan bahwa butuh komitmen dan kerja keras untuk mengembalikan citra legislatif di masyarakat. Karena dari survei masyarakat, cenderung tidak percaya dengan kinerja DPR RI. Tidak hanya itu, angka korupsi yang mencapai 250 kasus membuat citra DPR semakin buruk. “Publik memang cenderung tidak percaya, jadi harus kerja keras untuk bisa mengembalikan citra legislatif di masyarakat,” tambahnya.

Ia menambahkan, dewan sebenarnya memiliki peran cukup sentral dalam pembangunan masyarakat. Sesuai tupoksinya mereka bisa melakukan legislasi, pengawasan dan penganggaran. Meski bukan pelaksana, tetapi pembahasan anggaran di daerah melibatkan langsung DPRD. Untuk itu, dewan harus bisa memaksimalkan kerjanya sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. “fungsi dan tugasnya harus dikembalikan. Transparansi juga harus dilakukan, agar publik mengetahui jelas kinerja anggota dewan,” tambahnya. (fth/ida)