Tekan Kemiskinan, DPRD Minta Program Tepat Sasaran

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Hampir lima tahun Pemkab mengusahakan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Namun dalam realitas data, angka tersebut tidak bergeser jauh. Malah dinilai data yang disampaikan tidak sinkron. Tentu hal ini menjadi perhatian serius DPRD Wonosobo. Kabupaten Wonosobo masih menjadi salah satu kabupaten termiskin se-Jawa Tengah.

“Kita paling bawah dari 35 kabupaten/kota. Setidaknya sudah empat tahun kebijakan untuk mendorong pengentasan. Tapi ini belum tampak hasil yang nyata,” ujar Ketua DPRD Afif Nurhidayat usai rapat paripurna pembahasan KUA PPAS APBD 2020. Dengan tema sentral yang diusung masih menyoal upaya penanggulangan kemiskinan.

Maka pihaknya meminta Pemkab Wonosobo  mendorong agar program yang turun kemasyarakat tepat sasaran dan memberi nilai manfaat terhadap masyarakat. Dengan cara membedah indikator-indikatornya.

“Ini harus dibedah. Harus tahu ’penyakitnya’ di mana. Jangan sampai salah diagnosis. Karena tidak dalam saat menggali, akhirnya salah mendiagnosis. Program jadi tidak tepat sasaran,” terang Afif.

Indikator kemiskinan itu bersumber dari database di Badan Pusat Statistik (BPS). Maka perlu upaya menyinkronkan antara Pemkab dengan BPS. Menurutnya, data yang disampaikan ke DPRD selalu bertentangan. “Padahal, upaya pengentasan harusnya dimulai dari data terlebih dahulu. Jadi bisa langsung ketemu itu. Apalagi sekarang zamanya online single data. Bukan lagi online submission data,” tuturnya.

DPRD sendiri menurutnya selama ini telah melakukan pengawasan cukup lama. Dan data yang disajikan tak pernah sinkron. Pun dengan wilayah budgeting.

“Kita serius mengawal ini. DPRD terus melakukan pembahasan di dalam alat kelengkapan DPRD. Baik di tingkat komisi maupun anggaran sesuai tupoksi kami,” terang Afif di ruang kerjanya Rabu (30/10).

Dalam wilayah budgeting pihaknya mengaku akan mengalokasikan anggaran. Meskipun APBD Wonosobo untuk tahun 2020 terbatas. Menurutnya yang terpenting bisa mencukupi. Maka dalam hal tersebut Afif meminta Pemkab membuat program yang bisa diterima oleh masyarakat. Hal tersebut selaras dengan apa yang diharapkan oleh presiden.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Muhammad Albar mengakui bahwa anggaran untuk tahun 2020 terbatas. Sebab prioritas Pemkab di tahun depan dalam beberapa hal. Misalnya untuk pilkada yang mencapai Rp 57 miliar, anggaran pasar Rp 35 miliar dan penambahan siltap bagi perangkat desa yang mencapai Rp 31 miliar.

“Karena memang kondisinya lagi begini. Maka semua harus menyadari. Kan ini untuk kepentingan rakyat semuanya,” terangnya. Dengan anggaran yang tidak besar itu, Albar berharap program yang mendesak diselesaikan agar menjadi prioritas. (git/adv/lis)