Kuota Kredit Rumah Murah Habis, Pengembang Sulit Realisasikan Penjualan

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah habis. Akibatnya banyak pengembang rumah murah kesulitan merealisasikan penjualan rumahnya.

Ketua DPD REI Jateng, Priyono mengatakan untuk merealisasikan penjualan rumah , REI melakukan kerjasama dengan perbankan, di antaranya dengan Bank Bukopin. Ini penting agar pengajuan KPR dapat segera terealisasi.

Branch Manager Bank Bukopin Albert mengatakan, Bukopin siap untuk mengucurkan kredit baik untuk konstruksi maupun KPR. “Kami menyambut baik kerjasama ini,” tambah Albert, usai nelajukan pebandatanganan kerjasama dengan DPD REI Semarang, Rabu (11/9).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisariat REI Semarang Ahmad Arifin bahwa sudah habisnya kuota kredit untuk rumah bersubsidi itu membuat para pengembang tidak dapat merealisasikan penjualan rumah. Padahal saat ini sudah banyak pengembang yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).

Akibat tidak adanya kucuran kredit dari perbankan ini, pengembang kesulitan untuk melakukan penjualan. Hal ini dikarenakan penjualan rumah sangat tergantung oleh kredit dari perbankan, bahkan 90 persen pembelian rumah melalui KPR.

“Kami berharap, pemerintah mengucurkan kredit, mengingat tahun tinggal 3 bulan saja Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan dan mendengarkan masukan dari pengembang rumah sederhana terkait dengan penambahan kuota kredit rumah FLPP. Terlebih lagi, sisa waktu 2019 hanya tinggal tiga bulan dan akan sulit merealisasikan penjualan unit rumah,” ujarnya.

Ditambahkan, meski ada Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), tetapi belum bisa dirasakan langsung bagi para pengembang. Sebab, dana BP2BT dari Bank Dunia itu masih ada di Satuan Kerja (Satker). Sehingga, sulit dalam pencairannya.

“Kita semua anggota REI sudah membangun sedemikian banyak rumah sederhana, tapi ternyata kuota kreditnya habis. Oleh karena itu, karena tidak ada kepastian kapan ada kuota tambahan sehingga kita harus mencari solusi, dengan melakujan kerjasama dengan perbankan,” ujarnya Rabu (11/9).

Lebih lanjut Ahmad Arifin menjelaskan, BP2BT yang sulit untuk direalisasikan itu hampir sama dengan pemberian bantuan uang muka dari pemerintah beberapa waktu lalu. Saat itu, pemerintah memberi bantuan uang muka sebesar Rp4 juta per unit rumah sederhana. Namun, kenyataan di lapangan proses pencairan sangat sulit. (tya/svc/ap)