Pembiayaan Pendidikan Vokasi Majukan Industri Nasional

RADARSEMARANG.COM, PENDIDIKAN tinggi vokasi kini mengalami perkembangan sejalan dengan program pemerintah memajukan beragam sektor industri untuk menyokong perekonomian nasional. Disisi lain, untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bagi industri diperlukan sistem pembelajaran vokasi sesuai kebutuhan dunia industri. Paradigma proses pembelajaran harus berubah menjadi pembelajaran aktif Student Centered Learning (SCL) guna mempersiapkan SDM yang siap menghadapi realita hidup, siap kerja, mandiri, siap berkompetisi dan menghadapi kemajukan industri nasional dalam menyambut revolusi industri 4.0.

Salah satu aspek yang muncul dari kondisi ini adalah adanya permasalahan pembiayaan. Beberapa aspek esensial berkenaan pembiayaan pendidikan vokasi perlu dipersipkan dengan baik oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, orang tua, dan pihak swasta. Biaya pendidikan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan pendidikan, seperti peningkatan biaya lahan dan gedung peningkatan, gaji guru dan dosen guna, pertumbuhan penduduk kebutuhan baru terhadap pendidikan, tingkat pelayanan informasi yang serba cepat, sarana dan prasarana guna mendukung pembelajaran yang berbasis IT, dan pengaplikasian program revolusi industri 4.0 dilembaga-lembaga pendidikan.

Reformasi pembiayaan pendidikan harus dilakukan, di antaranya dengan membebankan biaya pada mahasiswa, pengelolaan dana pendidikan lebih efisien, pencarian pendanaan swasta, pelibatan masyarakat, korporasi dan bantuan asing. Pembiayaan pendidikan vokasi lebih tinggi 2-3 kali lipat dibanding pendidikan umum, Biaya Pendidikan vokasi juga lebih tinggi karena untuk peralatan, infrastruktur dan operasional bahan/alat praktik, sehingga perlu alternatif pendanaan pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan vokasi tidak hanya pada pemerintah, tetapi asosiasi-asosiasi juga ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaannya. Siswa belajar 1 atau 2 hari materi pelajaran umum di sekolah, sisanya on the job di industri. Pelatihan mendapat sertifikat kompetensi dan siap bekerja pada situasi sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan industri. Perusahaan wajib berpartisipasi karena mendapat keuntungan dengan melaksanakan pelatihan bagi calon karyawan mereka sendiri.

Beberapa Politeknik di bawah kementerian lain juga melakukan hal serupa misalnya Kementerian Perindustrian membuka Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, Politeknik Logam Morowali, dan lainnya yang memiliki spesifikasi khusus. Beberapa model pembiayaan pendidikan khususnya pembiayaan vokasi, yaitu pembiayaan publik, perusahaan, swasta dan publik, dan bantuan asing.

Pemerintah Indonesia sudah selangkah lebih maju dengan merilis payung hukum pemberian insentif pajak berupa super tax deduction yang ditujukan untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia sesuai pemberian fasilitas fiskal tersebut diatur dalam PP nomor 45/2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Peraturan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.10/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Tertentu. Dengan hal ini diharapkan pembiayaan pendidikan vokasi dapat ditanggung bersama seluruh elemen antara pemerintah, orang tua, masyarakat, dan industri yang nantinya akan menggunakan lulusannya, untuk memacu pertumbuhan industri nasional. (*)