RADARSEMARANG.COM – Dipl.-Ing. H. Quatly Abdulkadir Alkatiri merupakan tokoh yang peduli dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Jawa Tengah. Ia merupakan Wakil Ketua DPRD Jateng (2019-2004). Sebelumnya selama tiga periode menjadi Anggota DPRD Kota Surakarta (2004 – 2009, 2009 – 2014 dan 2014 – 2019.
Quatly mendorong pendirian beberapa titik wifi (hotspot) gratis di daerah pemilihan (Dapil) 7 agar proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 berjalan lancar. Dapil tersebut meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Klaten. Bahkan, Quatly sering roadshow ke sejumlah institusi pendidikan untuk mengajak generasi bangsa terus belajar, berkarya dan bersama mewujudkan pendidikan humanis untuk mencetak generasi emas.
Pemasangan wifi gratis dilakukan karena banyaknya keluhan orangtua siswa mengenai akses internet. Sebab, sejak pandemi awal tahun 2020 sampai saat ini pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh.
“Tidak sedikit yang mengeluhkan, kalau pembelajaran jarak jauh (PJJ) perlu anggaran lebih. Cepat sekali paket internetnya habis, belum lagi penggunaan yang terbatas. Jadi saya mencoba memfasilitasi dengan wifi gratis untuk pendidikan ini,” katanya.
Quatly mengaku ‘trenyuh’ dengan keluhan dari beberapa tetangga yang meminta izin untuk mengakses wifi di rumahnya. Mereka melakukannya untuk menghemat penggunaan paket internet. Lumayan, uang yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup harus terpangkas. “Hampir semuanya, belum lagi kalau ternyata anaknya tidak hanya mengakses kebutuhan pembelajaran, wajar jadi berlipat,” ujarnya.
Politisi PKS ini menambahkan untuk wifi, bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk membatasi penggunaannya. Ia juga memiliki beberapa catatan terkait pendidikan jarak jauh. Selain menghabiskan biaya juga menimbulkan permasalahan lain. Anak tidak bisa fokus belajar dan orang tua juga tidak bisa fokus. “Beberapa orang tua, bahkan, mengkhawatirkan anak yang lebih sering menggunakan gawai untuk hal lainnya. Jadi memang harus ada pengawasan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng ini terus memperjuangkan agar pendidikan karakter anak bangsa diperkuat. Konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jangan sampai meninggalkan konsep dasar dari pendidikan untuk membentuk karakter.
Menurutnya, pembentukan karakter sangatlah penting. Kepada tenaga pengajar terutama guru bisa menanamkan karakter kepada siswa seperti budi pekerti, saling menghormati, jujur, cinta kasih. Untuk mendapatkan hal itu pun tidak bisa didapatkan dari pelajaran secara daring. “Merdeka belajar harus mampu membentuk implementasi nilai-nilai pembentuk karakter bangsa,” tambahnya.
Dengan digitalisasi informasi perlu didukung persiapan matang. Dengan demikian, baik siswa maupun tenaga pendidik bisa menyelaraskan kegiatannya dengan program pemerintah. “Tantangan pendidikan semakin kompleks. Tapi semua itu bisa diatasi jika semua pihak bersatu dan bersinergi untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) emas di Indonesia,” tambahnya.
Kawal Hibah Pendidikan Agar Tepat Sasaran
Pendidikan selalu menjadi prioritas dalam alokasi APBD Provinsi Jateng. Hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 sehingga anggaran pendidikan adalah 20 persen dari alokasi APBD, termasuk alokasi hibah pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan, dana hibah harus teralokasikan dengan baik. Dana itu juga harus sesuai target sekolah. Ia berjanji akan mengawal dana hibah pendidikan khususnya SMA/SMK yang menjadi kewenangan Provinsi. “Hibah pendidikan itu dapat digunakan untuk pembangunan atau rehab ruang kelas, pengadaan sarpras, dan kegunaan lain sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan juklak yang berlaku,” katanya.
Semua bantuan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu ada kejelasan aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jateng sebagai pemegang regulasi hibah pendidikan. Bantuan hibah itu harus disosialisasikan dengan baik agar tepat sasaran bagi sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Karena, sesuai dengan amanat UU, tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (fth/ida)
