RADARSEMARANG.COM, Dunia pendidikan harus menjadi prioritas perhatian kepala daerah. Semarang juga diharapkan bisa menjadi kota pelajar. Seperti apa penerapan dan bagaimana kondisi di lapangan. Berikut bincang wartawan RADARSEMARANG.COM, Joko Susanto, dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Semarang Setyo Budi.
Seperti apa realisasi beasiswa anak tidak mampu selama ini, solusinya?
Melihat masih banyak ditemukan peserta didik yang secara fisik kurang mampu, namun tidak memiliki DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tentu sekolah juga akan kesulitan untuk mengajukan beasiswa maupun mengusulkan bantuan sosial siswa miskin. Seharusnya ada update secara periodik terkait DTKS. Kemudian warga yang tingkat kesejahteraannya meningkat diberikan surat keterangan atau pemberitahuan. Termasuk mengubah pola bantuan sosial siswa miskin, agar tidak bersifat konsumtif di luar kepentingan pendidikan. Artinya, bantuan dana yang digulirkan diharapkan benar-benar dimanfaatkan peserta didik.
Terkait kesejahteraan guru kontrak/honorer selama ini menurut anda bagaimana?
Alhamdulillah sektor kesejahteraan guru akhir-akhir, khususnya guru Non-ASN sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari honor yang diberikan. Paling sedikit sebesar Upah Minimum Kota (UMK). Di sisi lain pencairan honor juga tepat waktu.
Terkait pembelajaran daring, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah?
Pemerintah harus dapat memantau dan memasang beberapa wifi atau internet di kampung-kampung. Cara tersebut menurut saya lebih optimal dalam membantu peserta didik mengikuti pembelajaran daring. Ketika sudah tercukupi, tidak ada alasan pelajar tidak memiliki kuota internet. Selain itu harus ada sinergi antara lembaga penyelenggara pendidikan dengan orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan terlaksananya pembelajaran daring.
Kebijakan apa yang diharapkan di dunia pendidikan dari pemerintah?
Pemerintah harus memiliki konsep strategis menjadikan ikon Semarang sebagai kota pelajar. Kemudian sekolah diharapkan juga tidak hanya membekali peserta didik dengan aspek pengetahuan dan keterampilan dalam intrakurikulum saja. Kami berharap ada dukungan lebih. Melibatkan warga sekolah secara aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan karakteristik sekolah.
Memang kondisinya seperti apa dan baiknya bagaimana?
Kami melihat, guru seringkali harus meluangkan waktu di luar jam-jam dinas untuk berkomunikasi dengan peserta didik. Karena adanya pemenuhan standar minimum sekolah. Khususnya dalam sarana prasarana. Kemudian terdapat kebijakan lebih terhadap beban mengajar guru. Dalam Undang-Undang sebesar 24 hingga 40 jam pembelajaran (JP) per minggu. Dengan begitu praktis jika digunakan dengan angka maksimal 40 JP, maka guru hanya berkutat pada penyelesaian materi kompetensi dasar, namun kurang memperhatikan perkembangan peserta didik dalam hal sikap, mental dan pembentukan karakternya. (*/zal)
