RADARSEMARANG.COM, Kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo mengenai ‘Jateng di Rumah Saja’ selama 2 hari Sabtu-Minggu (6-7/2) besok, sebenarnya ide bagus. Sebab, bisa mencegah kerumunan massa yang bisa berdampak makin masifnya penularan Covid-19. Tetapi itu saja tidak cukup, harus dibarengi kebijakan yang bisa menenangkan masyarakat. Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM Miftahul A’la dengan Komisioner Komisi Informasi Jateng Zainal Petir.
Bagaimana dengan kebijakan gubernur mengenai Jateng di Rumah Saja?
Sebenarnya kebijakan Jateng di Rumah Saja selama 2 hari, ide bagus. Karena tujuannya untuk mencegah kerumunan massa yang bisa berdampak makin masifnya penularan Covid 19. Apalagi memang kasus ini masih saja menyebar di Jateng.
Tetapi seharusnya kebijakan itu diikuti solusi nyata. Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota harus turun dan memahami kondisi langsung di masyarakat. Kasihan kalau tak boleh keluar rumah, tetapi tak ada pemasukan. Masyarakat juga punya kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan.
Solusinya bagaimana yang harus diambil untuk masyarakat?
Masyarakat tidak boleh keluar dua hari, bagi warga miskin kasihan sekali. Mestinya warga diberi sembako untuk persiapan dua hari itu. Syukur-syukur diberi tambahan nasi kotak bagi warga miskin. Tentu itu bisa menjadi salah satu solusi konkret. Toh anggaran juga besar, jadi tak masalah jika harus dikeluarkan yang tujuannya sama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Mungkin bagi gubernur, bupati/wali kota, anggota dewan maupun ASN, suruh di rumah saja malah senang. Selain tidak melayani masyarakat, kalau butuh makan tinggal pesan melalui Go Food karena uang tercukupi. Apalagi gubernur maupun wali kota/bupati makan disiapkan dari rumah tangga kantor dan pakai uang negara. Lha kan jadi masalah bagi rakyat kecil. Mereka tak ada penghasilan, tak boleh keluar ya bisa klenger.
Terkait dengan penutupan pasar tradisional?
Saya kira untuk penutupan pasar tradisional/pasar rakyat tidak sependapat karena rakyat kecil belanja ya di sana. Juga para pedagang kebanyakan mencari untung sedikit. Hidupnya juga dari jualan. Bisa memberlakukan pengetatan dengan meminta dinas perdagangan melakukan pemasangan tanda jarak 1 meter bagi pembeli.
Pemerintah melalui dinas perdagangan mengeluarkan anggaran untuk tanda jarak, dari uang negara. Jangan pedagang yang bikin sendiri, kondisi pedagang mengkis-mengkis.
Lalu apa yang harus dilakukan Pemprov Jateng?
Saya berharap PKL jangan disuruh tutup dua hari, diperketat saja. Kalau tidak pakai masker dan tidak jaga jarak, ditindak tegas. Kalau disuruh tutup, teman-teman PKL tidak akan bisa menghidupi keluarga, kasihan anak istri.
Sebaiknya yang ditutup tempat-tempat karaoke, wisata, dan panti-panti pijat, kecuali pijat tuna netra. Justru itu yang harus dilakukan sehingga denyut ekonomi masyarakat bawah tak terganggu. Mereka hanya mendapatkan penghasilan dari berjualan, ketika ditutup ya mau makan apa. Apalagi tidak semua mempunyai tabungan untuk hanya sekedar bertahan di tengah pandemi Covid-19. (*/ida)
