RADARSEMARANG.COM – Berbagai daerah mulai mempersiapkan pemilihan gubernur jauh-jauh hari. Bahkan Jateng sudah mengusulkan pembentukan Perda Dana Cadangan Pilgub untuk menyiapkan anggaran pesta demokrasi tersebut. Bagaimana perkembangan dari proses pembahasan Raperda yang merupakan usulan dari Komisi A DPRD Jawa Tengah tersebut? Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM Dewi Akmalah dengan Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh
Salah satu raperda inisiatif Komisi A adalah mengenai dana cadangan Pilgub. Saat ini sudah sampai mana proses pembahasannya?
Untuk draftnya sudah selesai. Kemarin kami sudah lakukan uji publik ke Solo. Untuk menyerap masukan akhir dari masyarakat apa yang masih kurang dan perlu ditambah. Sebelum nantinya kita ajukan ke paripurna untuk mendapat persetujuan bersama legislatif dan eksekutif, serta segera disahkan.
Terkait uji publik di Solo, apakah masih ada pekerjaan rumah terkait raperda tersebut?
Pada uji publik kemarin, yang masih banyak dipertanyakan oleh peserta adalah soal waktu pelaksanaan Pilgub. Saat ini kan belum jelas akan dilakukan kapan. Apakah serentak pada 2024 atau ada pemisahan antara pemilu lokal dan nasional. Di mana akan dilakukan berurutan dari 2020, 2023 dan 2027. Nah ini yang jadi perhatian. Sebab perda ini harus bisa mengakomodasi semua kemungkinan waktu pelaksanaan Pilgub itu. Agar aturan ini efektif saat diterapkan.
Lantas bagaimana solusi yang akan ditawarkan?
Kami memikirkan untuk menambah satu pasal peralihan yang akan mengatur teknis perubahan waktu Pilgub. Dimana nantinya jika dilaksanakan 2024 ya berarti tidak masalah. Karena perda ini memang untuk persipaan Pilgub 2024. Namun jika maju jadi 2023, ya kita gunakan aturan peralihan agar perda tetap bisa digunakan.
Apakah ada konsekuensi jika Pilgub dimajukan tahun 2023?
Tentu saja. Beban anggaran sisa untuk Pilgub di tahun 2023 akan jauh lebih lebih besar dari pada 2024. Karena kita menabungnya jadi dua tahun saja yakni 2021 dan 2022. Tapi kalau 2024 kita bisa nabung tiga tahun. Jadi beban sisa lebih ringan pada tahun pelaksanaan Pilgub 2024 nanti.
Sebenarnya berapa kebutuhan anggaran untuk Pilgub mendatang?
Kalau menurut estimasi kita Rp 1,3 triliun. Nantinya tiap tahun kita akan menabung sebesar Rp 300 juta. Kalau Pilgub 2024 ya kita bisa nabung Rp 900 juta. Dan sisanya Rp 400 juta akan dianggarkan pada tahun pelaksanaan. Tapi kalau Pilgub jadinya 2023, ya kita hanya bisa nabung Rp 600 juta. Dan sisanya akan dianggarkan pada tahun pelaksanaan.
Apakah penyelesaian Perda dapat sesuai target yakni pada tahun ini?
Ya. Tinggal penyesuaian sedikit dan sebentar lagi bisa diajukan persetujuan eksekutif dan legislatif. Intinya dengan Perda ini kami memiliki semangat menabung. Agar APBD kita tidak goyah karena menganggarkan biaya Pilgub yang besar. Selain itu kami juga tetap mengusung prinsip kehati-hatian. Agar semuanya berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk semua. (*/ton)
