RADARSEMARANG.COM, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan kontrol anggaran dana desa (ADD) agar tepat sasaran. Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM Tabah Riyadi dengan Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung Gotri Wijianto.
Kendala apakah yang selama ini dihadapi oleh Pemkab Temanggung pelaksanaan dana desa?
Selama ini kami sering menghadapi masalah administrasi. Pemerintah desa (Pemdes) sering telat dalam pelaporan pertanggungjawaban. Akibatnya, ketika ingin mencairkan dana berikutnya, masih terkendala. Transparansi pengelolaan keuangan di desa sangat lemah. Selain itu, temuan dari pengawasan internal banyak belanja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan secara tuntas, seperti pelatihan-pelatihan.
Apakah penyebab terjadinya masalah tersebut?
Hal itu terjadi karena lemahnya sumberdaya manusia (SDM) dan pengawasan yang kurang atau lemah. Selain itu, sistem pelaporan yang up to date memang belum ada, sehingga tidak terkawal dengan baik.
Untuk mengatasi masalah itu, langkah apa yang akan dilakukan?
Kami ingin membangun sebuah sistem yang terintegrasi dan terkoneksi dengan pimpinan sehingga dapat dibuka sewaktu-waktu oleh pimpinan. Bentuknya bisa berupa sebuah aplikasi yang dapat terkoneksi dengan lapangan.
Model kerja aplikasi ini seperti apa?
Jadi dengan adanya aplikasi ini, kami para pejabat terkait bisa mengetahui buku rekening di desa. Uang dana desa ini digunakan untuk belanja apa saja. Belanja ini digunakan untuk membangun apa saja. Yang mengisi laporan ini nantinya adalah kecamatan dan para pendamping desa. Sehingga akan tahu output-nya sebuah bangunan ini seperti apa.
Manfaatnya dapat mempercepat proses pembangunan dan pelaporan dana desa. Karena kami bisa memonitor prosesnya dan mendorong agar anggaran tersebut dapat berjalan dan tepat sasaran. Manajemen risiko penyelewengan keuangan juga dapat dilakukan.
Harapannya apa dengan aplikasi yang saat ini masih dalam proses disusun?
Harapannya tanpa harus ke lokasi atau desa, sudah dapat mengetahui posisi uang yang ada dan sampai mana prosesnya. Kami dapat tahu berapa kali transaksi keuangan yang dilakukan oleh desa. Dikirim untuk siapa dan digunakan untuk apa saja. Uang dana desa itu bisa diketahui, sehingga semua dapat meminimalisasi penyelewengan anggaran. (*/ida)
