RADARSEMARANG.COM, Bencana kekeringan sudah rutin terjadi tiap tahun. Namun anggaran penanggulangan bencana kekeringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kendal juga kena refocusing anggaran sehingga dipotong 50 persen. Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM, Alvi Nur Janah dengan Kepala Pelaksana BPBD Kendal, Sigit Sulistyo.
Bagaimana BPBD Kendal menghadapi kekeringan tahun ini?
Kami sedang menunggu surat rekomendasi dari BMKG Jateng. Jika sudah mendapatkan surat ini, kami segera menindaklanjuti. Terkait surat imbauan kepada kecamatan lalu berjenjang sampai akhirnya di tingkat desa. Isinya tentang potensi ataupun kondisi geografis di tiap wilayah. Jika ada potensi kekeringan, maka kecamatan wajib melapor ke BPBD. Laporan ini nantinya kami teruskan ke BMKG Jateng. Tapi sampai saat ini belum ada surat anjuran dari gubernur lewat BMKG Jateng untuk mengantisipasi kekeringan.
Seberapa rawan bencana kekeringan melanda Kendal?
Musibah kekeringan sebenarnya merupakan fenomena yang biasa di Kendal. Kendati demikian, kami saat ini sudah memetakan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Lalu, beberapa hari lalu kami mengadakan pertemuan di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS) Semarang. Yakni membahas titik rawan kekeringan dari berbagai kabupaten. Termasuk Kendal yang memang setiap tahun lumayan terdampak.
Paling banyak di Kecamatan Patean dengan tujuh desa (daerah atas) di Kendal. Disusul Sukerojo dengan empat desa. Plantungan dua desa, Singorejo satu desa, Kaliwungu dua desa, Ngampel satu desa, Pegandon dengan tiga desa, dan Ringinarum dua desa. Itu deretan daerah dengan zona merah kekeringan di Kendal.
Bagaimana skema penanggulangan yang telah disiapkan?
Paling utama adalah dropping air untuk mengatasi kekurangan air bersih. Ini diberikan manakala ada desa yang kekurangan air. Alurnya adalah pihak desa mengajukan surat untuk meminta bantuan suplai air. Tahun lalu kami mendapat bantuan 200 truk tangki dari BPBD Provinsi Jateng untuk suplai air. Kami tinggal mengambil dan mobilisasi untuk desa terdampak.
Seberapa besar anggaran penanggulangan bencana kekeringan?
Anggaran umum telah dipangkas sampai 50 persen untuk penanganan Covid-19. Karenanya, saat ini kami sedang menunggu surat rekomendasi dari BMKG Jateng. Kami berharap di anggaran perubahan bisa mendapatkan support terutama untuk mengantisipasi kekeringan. Sebab bahaya kekeringan bisa menjalar kemana-mana. Bahkan, bisa berimbas pada bencana lain. (*/ida)
