RADARSEMARANG.COM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal saat ini sedang mempersiapkan skenario berupa terobosan dan alternatif pemilihan bupati (Pilbup) Kendal agar bisa berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Kemungkinan Pilbup masih berlangsung di tengah pandemi virus Korona. Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM Budi Setyawan dengan Ketua KPU Kendal Hevy Indah Oktaria.
Sejauh ini persiapan untuk pelaksanaan Pilbup Kendal 2020 seperti apa?
Kami masih menunggu keputusan dari KPU Pusat, apakah Pilbup akan diundur di 2021 atau masih tetap akan berlangsung di 2020. Jika tetap dilaksanakan di 9 Desember 2020, maka harus mencari terobosan dan alternatif agar pemilihan bisa berlangsung dengan standar protokol kesehatan Covid-19.
Terobosan seperti apa yang akan ditempuh nantinya?
Terobosan pertama dalam hal kesiapan petugas. Mulai Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), Panitia Pemilih Kecamatan (PPS), Petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai pada saksi-saksi dan pemilih harus memahami standar pelayanan dengan protokol Covid-19.
Kedua, jumlah TPS, kemungkinan akan dibatasi jumlah pemilih per TPS maksimal 800 jiwa. Jadi besar kemungkinan akan ada penambahan jumlah TPS. Selain itu pemilihan akan dilaksanakan dengan sistem shift atau penjadwalan. Sehingga pemilihan bisa berlangsung tanpa ada penumpukan massa.
Jika ada penambahan TPS maka perlu penambahan petugas dan logistik Pilbup, itu artinya ada perubahan anggaran?
Ya, penyesuaian anggaran harus juga dilakukan dan disesuaikan kondisi yang ada. Untuk teknis pemilihan tentu memerlukan tempat yang lebih luas, agar jaga jarak tetap terlaksana. Selain itu penyediaan tempat berikut sabun cuci tangan, hand sanitizer, masker dan sebagainya. Begitupun untuk sosialisasi, karena dalam kondisi pandemi tentu tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masa dalam satu ruangan dalam jumlah banyak. Makanya kami menunggu hasil KPU RI untuk selanjutnya kami bahas dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kendal.
Untuk pendataan Daftar Pemilih dalam Pilbup Kendal bagaimana?
Karena dalam kondisi pandemi Covid-19 pendataan daftar pemilih ini menjadi kendala. Terutama dalam hal teknis pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sebab ini harus dilakukan dengan datang ke rumah-rumah warga. Maka rencananya, melakukan skenario dengan melibatkan Ketua RT dan RW di masing-masing wilayah TPS.
Apakah ada alternatif pilbup 2020 dilakukan secara online?
Alternatif itu juga ada, karena saat ini sedang dibahas antara KPU RI dengan DPR RI di Jakarta. Jika dilakukan secara daring, maka butuh perangkat lunak dan perangkat keras. Seperti server, komputer, jaringan internet dan pelatihan bagi PPK dan PPS. Sebab pemilihan secara online ini juga sudah diterapkan di negara-negara maju. (bud/ton)
