RADARSEMARANG.COM, Beberapa anggaran yang termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dialihkan untuk penanganan Covid-19. Salah satu anggaran yang dialihkan, termasuk sektor infrastruktur yang terpaksa ditunda. Sebagaimana bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM, Alvi Nur Janah dengan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto.
Sejauh mana DPRD Kota Semarang melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur untuk dialihkan penanganan pandemi covid-19?
Pengalihan anggaran untuk covid-19 sangat mendesak. Terutama untuk penanganan covid-19. Karena ini adalah wabah yang mendunia. Mau tidak mau, suka tidak suka ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai wakil rakyat bergerak bersama untuk memutus rantai penyebaran covid-19.
Bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sepakat untuk menggeser anggaran yang dipandang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Kebijakan ini mendasarkan peraturan pemerintah pusat langsung. Menjalankan instruksi menteri keuangan. Kami mengupayakan postur anggaran bisa tetap stabil, meskipun tidak mendapatkan bantuan dari pusat.
Proyek infrastruktur apa saja yang anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19 di Kota Semarang?
Tentunya semua dinas memiliki prioritas tersendiri. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengambil kebijakan pemotongan atau pergeseran anggaran. Di antaranya, proyek pelebaran Jembatan Jomblang Candisari. Proyek tersebut kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), tentu sudah mempertimbangkan baik buruknya penundaan.
Meski begitu, tetap harus memikirkan pasca pandemi covid-19, apa yang dilakukan DPRD Kota Semarang?
Tentunya saya selalu memberi semangat kepada semua OPD. Terutama kepada BPBD, Bapenda dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Semua anggaran OPD dipangkas untuk penanganan covid-19. Kami telah memotong anggaran sebesar Rp 10,3 miliar untuk penanganan covid-19. Meski begitu, dana yang dibutuhkan jauh lebih besar.
Ke depan adalah kerja berat bersama. Kegiatan yang tertunda pasti akan membutuhkan anggaran yang cukup berat. Kami mengajak semuanya untuk bisa menahan diri dulu. Baru setelah itu, tinggal bagaimana merangsang perekonomian Kota Semarang bisa tumbuh kembali. Terutama di sektor infrastruktur.
Harapan apa terhadap masyarakat Kota Semarang?
Kami minta masyarakat untuk sementara ini, menahan diri dulu tidak keluar rumah. Imbauan ini didukung oleh langkah strategis pemerintah dalam menyediakan lumbung pangan di tiap kelurahan. Sedangkan untuk pelaku bisnis dalam bidang ritel, perhotelan restoran, ada keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemkot Semarang. Keringanan itu bisa dimanfaatkan.
(avi)
