RADARSEMARANG.COM, Kalangan DPRD Kota Semarang saat ini masih fokus untuk penanganan wabah Covid – 19 (Korona). Apalagi, wabah ini juga menimbulkan kepanikan yang luar biasa di masyarakat, khususnya Kota Semarang. Berikut wawancara wartawan RADARSEMARANG.COM Eko Wahyu Budiyanto dengan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim.
Kepanikan muncul di tengah masyarakat dengan adanya wabah Korona ini. Apa yang memicunya?
Arus informasi yang tidak bisa terbendung bisa dibilang menjadi pemicunya. Bayangkan saja, perihal Korona, informasi apapun muncul di media sosial. Apalagi, sekarang hampir 100 persen warga Kota Semarang mengakses media sosial. Ada info hoax di media sosial yang langsung ditelah mentah-mentah oleh para netizen. Bahkan sampai disebarkan. Ini yang membuat masyarakat lebih panik. Kita di alangan legislatif, setiap hari terjun ke lapangan untuk mensosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang Korona ini. Juga mengarahkan masyarakat untuk lebih mempercayai media resmi dan informasi dari pemerintah Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang. Jadi, parameter informasi itu jelas, bukan informasi yang sumbernya tidak jelas.
Seperti apa sosialisasi yang dilakukan?
Ketika saya dan relawan terjun ke bawah. Kami memberikan edukasi tentang bagaimana penularan dan mengatasi Korona supaya tidak tertular. Seperti halnya kami melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Kemudian menyiapkan beberapa titik cuci tangan di kampung atau perumahan. Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan didepan rumah. Juga meminta masyarakat untuk selalu hidup bersih. Setidaknya, dengan hal-hal seperti itu, masyarakat bisa terhindar dari virus Korona.
Sebagai salah satu pimpinan dewan, bagaimana caranya memelopori anggota dewan yang lain untuk lebih peduli terhadap penanganan wabah Korona ini?
Saya dengan unsur pimpinan yang lain sudah menginstruksikan kepada semua anggota dewan. Alhamdulillah semua dewan sepakat membantu penanganan dengan memberikan sumbangan ke gugus pengendalian Korona. Ini sudah jalan secara kolektif. Pada awalnya memang sudah dipelopori teman-teman dari Fraksi PDIP, kemudian diikuti oleh Fraksi Gerindra. Kita menyumbangkan gaji kita untuk membantu penanganan korona di masyarakat Kota Semarang.
Apa yang paling terdampak dari wabah Korona ini?
Apalagi kalau tidak sektor ekonomi. Dampaknya tidak hanya makro, namun juga sampai ke mikro. Kita tahu sendiri, banyak perusahaan yang sudah merumahkan karyawan mereka. Selain itu juga banyak toko-toko yang memilih tutup karena hal ini. Ini yang perlu dipikirkan bersama.
Tidak hanya kalangan eksekutif, namun juga di kalangan legislatif seperti kami. Kami tengah berusaha bagaimana ini tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Kota Semarang. Semua berawal dari mobilitas masyarakat yang sudah tidak maksimal karena anjuran untuk di rumah.
Jika ekonomi masyarakat juga sulit, maka hal itu nantinya juga akan berdampak kepada pendapatan pemerintah. Jika pendapatan pemerintah terdampak, otomatis pembangunan baik itu fisik juga berdampak. Selain itu, dampak kesejahteraan masyarakat tidak tercapai yang sudah diprogramkan pemerintah.
Melihat kondisi seperti ini, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah?
Pertama yaitu harus memikirkan supaya tidak terjadi PHK besar-besaran dahulu. Karena faktanya banyak dari karyawan yang sudah dirumahkan ini kan berdampak kepada pendapatan perusahaan mereka juga. Potensi terjadi PHK sangat besar.
Harapan kami pemerintah bisa berkomunikasi kepada pengusaha untuk bisa membantu para karyawannya, biar mereka bisa mengikuti kelangsungan hidup. Kalau memang pengusaha meliburkan karyawannya, juga harus dibayar sesuai kesepakatan.
Akan tetapi pemerintah sendiri kami juga mengimbau, jangan hanya pengusahanya yang ditekan untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Namun untuk pengurusan ijin usaha juga harus dipermudah biar balance.
Lantas apa yang perlu diprioritaskan pemerintah saat ini?
Tentunya sektor penganggaran. Penganggaran untuk penanganan Korona harus dimaksimalkan. Kaitannya dengan anggaran, gunakan anggaran semaksimal mungkin yang penting bisa menangani Korona sampai tuntas. Meski begitu, anggaran yang diambil juga harus sesuai aturan yang ada.
Biar nantinya tujuannya untuk sosial, namun berdampak hukum di kemudian hari. Berikutnya, juga sekarang pemerintah untuk mengesampingkan pembangunan fisik dahulu. Pembangunan fisik bisa ditunda. Akan tetapi khusus pembangunan yang memang skala prioritas tetap harus dilanjutkan. (*/ton)
