RADARSEMARANG.COM, Hampir dua bulan warga Kota Semarang mengurangi aktivitasnya karena wabah korona. Dampak yang paling terasa antara lain adalah sektor ekonomi. Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM Alvi Nur Janah dengan Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo.
Bagaimana kondisi ekonomi di Kota Semarang saat ini?
Kondisi ekonomi secara global sedang mengalami goncangan. Namun, kondisi di Kota Semarang ekonomi belum terjun bebas. Apalagi pemerintah saat ini sigap dalam penanganan korona. Maka dari itu, sebagai dewan kami mengambil langkah. Berupa anggaran dan proyek dihentikan dahulu. Utamanya anggaran dan proyek yang belum memiliki urgensi saat ini. Kita alihkan untuk penanganan korona. Sehingga ekonomi perkotaan cepat recovery dan berjalan normal kembali.
Terkait korona, bagaimana bapak menilai pandemi ini?
Sebenarnya untuk Kota Semarang tidak begitu terdampak besar. Justru, untuk saat ini kabar hoax yang menyebar. Itu yang memengaruhi kepanikan masyarakat. Ambil contoh di salah satu kelurahan A, ada warga yang meninggal karena penyakit disentri. Karena sekarang santer isu korona, masyarakat langsung memvonis. Meninggal karena korona. Di sini, pentingnya pemahaman masyarakat agar tak terpengaruh isu negatif. Terutama data dan fakta yang jauh dari keadaan sebenarnya.
Apa perlu dilakukan lockdown?
Tidak perlu lockdown. Langkah antisipasi sudah dilakukan oleh Pemkot Semarang dan DPRD Kota Semarang. Minggu-minggu ini pemerintah turun langsung ke masyarakat. Kegiatan seperti bagi-bagi sembako sebagai bentuk perhatian. Masyarakat menengah ke bawah yang terdampak agar tetap dapat pasokan. Beberapa kelurahan juga sudah menerapkan karantina wilayah. Bukan melarang tamu atau pengunjung untuk masuk. Namun lebih kepada pembatasan kunjungan warga. Utamanya untuk warga yang bukan asli wilayah yang sedang dikarantina.
Bagaimana bapak melihat upaya Pemkot Semarang dalam penanganan korona?
Sebelum ada korona, tindakan pemerintah adalah membangkitkan UMKM. Namun, untuk saat ini, bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman ke bank pembayarannya ditunda dahulu. Pemerintah berani mengambil sikap tegas untuk melindungi UMKM. Nasabah kredit wibawa bagi pelaku UMKM diberikan keringanan. Ada lagi, PDAM Kota Semarang memberikan diskon 20 persen. Hingga rumah dinas wali kota yang dijadikan ruang isolasi bagi pasien korona. (*/ton)
