RADARSEMARANG.COM, Jelang Pilkada 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan telah melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya melakukan sosialisasi guna meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang saat ini menduduki posisi tiga tertinggi se-Jawa Tengah. Berikut bincang-bincang wartawan RADARSEMARANG.COM, Norma Sari Yulianingrum dengan Ketua KPU Rahmi Rosyada Toha.
Jelang Pilkada mendatang apa yang sudah dipersiapkan KPU Kota Pekalongan?
Sebenarnya persiapan kami sudah sejak lama. Saat ini sedang menyusun pedoman-pedoman teknis dan keputusan-keputusan untuk KPU Pekalongan. Kami sedang membuat turunan dari regulasi yang sudah dibuat oleh KPU Pusat RI. Regulasi itu nantinya akan dijadikan sebagai payung hukum bagi langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kota maupun kabupaten.
Apa yang berbeda dari Pilkada tahun ini?
Yang khas dari pemilihan Wali Kota Pekalongan ini, kami buat regulasi sendiri, perencanaannya membuat sendiri, pengajuan anggarannya juga bisa dikatakan berjuang sendiri. Selain itu, pengadaan untuk logistik juga dilaksanakan sendiri.
Sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu?
Kami lakukan sosialisasi melalui media massa. Selain itu, menerbitkan surat ke ormas-ormas, lembaga-lembaga, stakeholder, dan lainnya. Kami juga melakukan sosialisasi tatap muka terhadap unsur-unsur dari perwakilan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, maupun partai politik peserta pemilu.
Kesiapan KPU Kota Pekalongan sudah berapa persen?
Secara keseluruhan kami siap. Tapi kami memang melakukan sesuai tahapan sesuai jadwal. Ada regulasi yang mengawal. Sebelum tahapan dimulai, kami sudah menyiapkan regulasi sebagai pedoman. Jadi kalau dibilang sudah siap atau belum, kami katakan sudah siap. Tapi ya memang belum 100 persen.
Bagaimana antusiasme masyarakat Pekalongan terhadap PIlkada dari tahun ke tahun?
Berkaca pada pelaksanaan Pilkada atau Pilwakot 2015 yang lalu, Kota Pekalongan memiliki angka partisipasi tertinggi nomor tiga se-Jawa Tengah. Ini kami lihat sebagai indikator yang baik untuk literasi masyarakat terhadap pesta demokrasi. Namun angka partisipasi yang kurang baik hanya di Pemilihan Gubernur (Pilgub). Tapi tahun kemarin, angkanya naik cukup signifikan. Kenaikannya hampir 15 persen. Sebelumnya 46 persen kemarin sudah mencapai 66 persen. (*/ida)
