RADARSEMARANG.COM – Setelah 18 tahun lebih berkarir di Badan Pusat Statistik (BPS), kini Martin Suanta SE M.Si menahkodai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Jateng menggantikan Wagino yang sudah memasuki masa pensiun per 1 Juni 2020.
ADALAH Martin Suanta SE M.Si. Pengalamannya di BPS sudah sangat lengkap. Karirnya sebagai surveyor pernah dikirim Macro International USA yang di Maryland. Namun dirinya kini memilih mengikuti jejak seniornya di kampus Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta maupun di BPS. Yakni, Prof Dr Haryono Suyono M.A. Ph.D yang pernah menjabat Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN di era Presiden Soeharto.
Bagi pemilik hobi bulutangkis yang lahir di Jakarta 27 Maret 1966 ini, sudah memahami, bahkan terlibat dalam beberapa program BKKBN sejak menjadi staf BPS RI di Jakarta mulai tahun 2002 silam. “Saya menjadi staf di BPS pusat lumayan lama, 12 tahun. Saya sudah kenal orang BKKBN pusat juga,” tutur pemilik hobi tenismeja, snorkling, dan tenis lapangan ini.
Tapi menjadi kepala BKKBN Jateng bukan karena kenal orang pusat. Tapi karena kompetensi yang dimilikinya yang telah dibuktikan dengan proses seleksi ketat. Justru Martin mengaku sering mengikuti seleksi lowongan posisi atau jabatan, tidak hanya di BPS, tapi juga Bappenas dan BKKBN. Bahkan, seleksi naik pangkat di BPS sudah empat kali dilakukan, tiga kali masuk tiga besar. Belum sampai terpilih. Pernah juga turut seleksi di Bappenas, namun kala itu terbentur waktu seleksi di BPS.
“Justru diterimanya di BKKBN Jateng. Padahal pilihannya BKKBN Jateng dan Bangka Belitung (Babel). Mungkin dipilih di Jateng karena saya lama di BPS Jateng, sudah banyak paham karakteristik penduduk di Jateng,” tuturnya.
Tak perlu diragukan, pengetahuannya tentang kependudukan atau demografi. Sejak menjadi staf BPS RI di Jakarta, bidang statistik demografi sudah menjadi makanannya keseharian. Tugasnya belasan tahun silam dimulai dengan menghitung proyeksi penduduk, parameter demografi, angka-angka fertilitas dan mortalitas. Tak hanya mendasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tiap 10 tahunan, tapi Martin terjun langsung ke lapangan. “Itu yang membuat saya terlibat dengan BKKBN langsung untuk membuat proyeksi dan menghitung parameter demografi. Jadi saya kenal BKKBN sudah cukup lama,” kata bapak tiga anak ini.
Pengetahuannya tentang demografi dan kinerja BKKBN semakin matang, ketika ditunjuk sebagai kepala Bidang (Kabid) Statistik Sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 6 tahun-an (2011-2017). Pria kelahiran Jakarta ini pun kerap diminta menjadi narasumber dalam berbagai seminar. BKKBN sangat membutuhkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikerjakan BPS. “Namun SDKI merupakan program BKKBN, namun petugas surveinya dari BPS,” kata mantan Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Jawa Tengah (Januari 2017- Mei 2019) ini.
SDKI merupakan survei demografi kependudukan dan kesehatan, yang meneliti fertilitas dan mortalitas penduduk Indonesia. Lewat program SDKI ini, Martin dikirim ke Macro International Amerika untuk merancang daftar pertanyaan sebagai variabel SDKI versi Indonesia. Sekaligus melakukan entry data selama sebulan atas kerjasama antara BKKBN dengan Macro International.
“Survei tentang kependudukan dan kesehatan ini, namanya DHS (demographic health survey). DHS ini diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Sehingga pertanyaannya perlu lebih dispesifikkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Program ini dinamakan DHSI (demographic health survey Indonesia) atau SDKI,” jelasnya.
Pertanyaannya SDKI di antaranya tentang fertilitas, mortalitas, angka pemakaian kontrasepsi yang lazim Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran, angka kematian bayi dan kematian ibu.
Kini patut bersyukur, meski penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia, kini laju TFR sudah lumayan menurun. Terakhir hanya 2,1. Ini artinya NRR (Net Reproduction Rate) sudah mendekati 1.
“Makanya BKKBN sekarang tidak terlalu gencar mensosialisasikan anak dua saja, karena laju pertumbuhan penduduknya sudah bagus. Sudah 1, secara nasional. Bahkan laju pertumbuhan penduduk Jateng sangat rendah, hanya 0,6. Jadi tak terlalu tinggi. TFR Jateng juga bagus,” tuturnya.
Targetkan BKKBN Jateng Bebas dari Korupsi
Baginya dipercaya menjadi Kepala BKKBN Jateng melalui seleksi yang ketat, adalah amanah. Makanya programnya 100 hari adalah mengupayakan pembangunan zona integritas (ZI) menuuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). BKKBN Jawa Timur dan Bangka Belitung sudah meraih predikat WBK dan WBBM.
“Jateng ternyata belum. Ini harus dilakukan dengan effort yang luar biasa. Melibatkan seluruh entitas di BKKBN Jateng,” jelas Martin Suanta SE M.Si.
Diakuinya, target tersebut tak bisa dilakukan dalam program 100 hari ini. Tapi bisa dimulai sejak 100 hari pertama menjabat kepala BKKBN Jateng. “Saya ajak teman-teman berkomitmen. Pelan-pelan saya bikin pertemuan di masa pandemi Covid-19 ini. Mau bikin dua metode offline dan online. Per bidang, yang rapat wakilnya saja, lainnya nanti zoom meeting,” tuturnya.
Selain itu, meski angka pertumbuhan penduduk sudah cukup bagus, namun stunting atau gizi buruk dan angka kemiskinan di Jateng masih tetap tinggi. Angka stunting di Indonesia masih 27 persen, Jateng lebih tinggi sekitar 27 persen. Demikian pula dengan angka kemiskinan di Indonesia rata-rata 9 persen, namun Jateng masih di angka 10 persenan. Bahkan kondisi Covid-19 ini, angka kemiskinan kian bertambah. “PR kami adalah menurungkan angka stunting,” tandasnya.
Jika terkait kemiskinan, imbuhnya, BKKBN turut mendorong penurunan melalui 2.000 Kampung KB di Jateng. Selain mendorong KB, tetap mendorong terciptanya penduduk berkualitas, menjaga jarak kelahiran, dan tetap ber KB. “Kami tak lagi mengekspos dua anak cukup, tapi lebih ke keluarga berkualitas dan berencana. Nah, berencana ini tak hanya terkait jumlah, tapi kualitas anak,” kata lulusan Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Undana KUpang 2014 ini.
Bersyukur Bisa Layani 173.698 Akseptor KB
Bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas) bulan lalu, Martin Suanta merasa bersyukur luar biasa dengan Program BKKBN Pusat Melayani Sejuta Akseptor Keluarga Berencana (KB). BKKBN Jateng ditargetkan melayani 147.654 akseptor KB. Realisasinya dari 35 kabupaten/kota di Jateng bisa mencapai 173.698 akseptor KB atau setara sengan 117,64 persen.
“Artinya Jateng punya share lebih dari 100 persen mengangkat nasional. Total raihan sevara nasional mencapai 1.4 juta atau 135 persen. Ini luar biasa,” tutur mantan Kepala BPS Kabupaten Brebes ini.
Bagi bapak tiga anak ini, Harganas 2020 ini beda dengan sebelumnya. Harganas hingga ke-26 kali luar biasa menyedot anggaran besar, karena menggelar acara besar dengan menghadirkan presiden dan seluruh entitas dari kabupaten/kota. Tapi harganas ke-27 ini, kepala BKKBN pusat berinovasi, dengan memberikan pelayanan ke akseptor KB langsung secara serentak dalam sehari di seluruh Indonesia mulai pukul 08.00 hingga 15.00. Memberikan pelayanan mulai IUD, KB suntik, implan, pil, kondom, bahkan operasi vasektomi dan tubektomi. “Acara ini mendapatkan rekor MURI,” tuturnya Martin. (ida/bas)
