Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv meminta agar pelaksanaan PPDB Online SMA/SMK berlangsung transparan, jujur, adil dan tidak ada kecurangan. Ia mengaku akan terus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Sekolah negeri juga diminta agar tidak menambah rombel baru.
Dalam pelaksanaanya, PPDB memang kerap terjadi berbagai keluhan dari orangtua. Mulai masalah zonasi hingga adanya dugaan manipulasi tempat tinggal siswa. “Kami akan terus melakukan pengawasan, agar PPDB berjalan transparan, jujur dan adil,” ujarnya.
Politisi PKB ini meminta agar Pemprov bisa memprioritaskan peserta didik dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Sistem Zonasi sebenarnya sudah menjamin anak kurang mampu atau keluarga miskin bisa bersekolah di sekolah negeri. Ini sekaligus menjawab problem angka putus sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan indek pembangunan manusia (IPM) agar menjadi baik ke depannya.
“Pemprov harus jemput bola dan sisir mana siswa miskin yang tidak sekolah. Mereka juga memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan layak. Agar bisa mengangkat siswa miskin untuk memperbaiki masa depannya,” katanya.
Muh Zen juga meminta agar sekolah negeri tidak menambah rombongan belajar (rombel) baru. Kuota siswa harus sudah dipastikan dan tidak ada penambahan. Hal ini penting agar sekolah-sekolah swasta juga mendapatkan siswa. Pemprov bisa memberikan bantuan ke sekolah swasta untuk bersama mengurangi angka putus sekolah.
“Tahun ini sudah ada kuota khusus untuk anak tidak sekolah. Itu bagus. Tinggal bagaimana bisa dioptimalkan dan kuotanya benar-benar sesuai peruntukan,” tambahnya. (dev/kap/fth/ton)
